ASKARA - Program strategis pengembangan Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Ketapang Nusantara di Aceh Tengah dinilai belum berjalan optimal meski memiliki potensi besar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis agribisnis.

Mantan Koordinator Task Force KTM Ketapang Nusantara, Zam Zam Mubarak, menyebut kawasan tersebut sejatinya bukan proyek kecil. Dengan luas lahan mencapai ribuan hektare dan dukungan regulasi melalui Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 6 Tahun 2013, KTM Ketapang Nusantara dirancang menjadi motor penggerak ekonomi baru di wilayah tersebut.

Namun dalam perjalanannya, program ini sempat mengalami stagnasi selama bertahun-tahun.

“Masalahnya bukan pada konsep, tetapi pada cara menjalankannya,” ujarnya, Minggu (5/4).

Ia menilai pendekatan pembangunan selama ini terlalu berfokus pada aspek fisik, sementara aspek produksi sebagai fondasi utama agribisnis justru terabaikan. Akibatnya, kawasan yang telah dibangun tidak diiringi dengan aktivitas ekonomi yang nyata di lapangan.

Menurutnya, paradigma “bangun dulu, hasil belakangan” tidak tepat diterapkan dalam pengembangan kawasan berbasis agribisnis. Tanpa produksi yang berjalan, tidak akan tercipta aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, lemahnya sistem kontrol implementasi juga menjadi persoalan utama. Monitoring program dinilai hanya bersifat administratif, tanpa pengawasan nyata yang mampu memastikan hasil di lapangan. Ditambah dengan kurangnya koordinasi antar pelaksana, program pun kehilangan arah.

Zam Zam menegaskan, diperlukan perubahan paradigma dalam pengembangan kawasan. Pembangunan tidak boleh lagi dimulai dari fisik semata, melainkan harus diawali dengan aktivasi produksi.

Ia menawarkan tiga pendekatan utama, yakni kontrol produksi, kontrol implementasi, dan kontrol monitoring. Produksi harus terstandarisasi, implementasi harus terstruktur, dan monitoring harus dilakukan secara nyata, bukan sekadar formalitas.

“KTM Ketapang Nusantara sebenarnya memiliki semua yang dibutuhkan, mulai dari lahan, kebijakan, hingga posisi strategis. Yang belum ada adalah sistem yang memastikan semuanya berjalan,” katanya.

Momentum pengaktifan kembali kawasan tersebut dinilai harus menjadi titik balik untuk memperbaiki fondasi yang selama ini diabaikan, bukan sekadar mengulang program lama.

Ia menambahkan, pengembangan KTM Ketapang Nusantara masih relevan dalam konteks saat ini sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan dan nasional.

“Jika pendekatan lama terus digunakan, hasilnya akan tetap sama. Namun jika produksi dijadikan fondasi utama dan didukung sistem kontrol yang kuat, kawasan ini berpotensi menjadi model nasional pengembangan agribisnis,” pungkasnya.