ASKARA - Penggusuran permukiman warga miskin di sekitar rel kereta api kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat, menuai sorotan dan kritik tajam. Peristiwa ini terjadi tak lama setelah kunjungan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya meninjau langsung kondisi warga di lokasi tersebut.

Dalam keterangan persnya, Wakil Ketua FAKTA Indonesia, Azas Tigor Nainggolan, menilai warga miskin kerap diposisikan sebagai sumber masalah dan menjadi korban kebijakan yang tidak berpihak.

“Kenapa masyarakat miskin selalu dianggap sumber masalah dan merusak pemandangan atau kumuh lalu digusur semaunya,” ujar Azas dalam pernyataan tertulis, Sabtu (28/3).

Sebelumnya, pada Kamis (26/3), Presiden Prabowo melakukan kunjungan langsung ke permukiman warga di pinggir rel dekat Stasiun Senen. Kunjungan tersebut dilakukan secara tidak resmi dan sempat mengejutkan warga. Dalam kesempatan itu, Presiden disebut terenyuh melihat kondisi warga yang tinggal di hunian tidak layak.

Ia kemudian menginstruksikan agar dilakukan penanganan, termasuk kemungkinan pembangunan perumahan yang lebih manusiawi bagi warga terdampak.

Namun, hanya berselang kurang dari 24 jam, kondisi di lokasi berubah drastis. Pada Jumat (27/3), permukiman warga dilaporkan telah dibongkar. Rumah-rumah yang sebelumnya berdiri kini rata dengan tanah, menyisakan puing-puing.

“Penggusuran paksa tersebut adalah menggusur kehidupan warga miskin dan membuat mereka tambah miskin dan sulit kehidupannya,” tegas Azas.

Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyatakan pihaknya tengah melakukan inventarisasi dan kajian terkait penataan kawasan di sekitar rel.

Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menyampaikan bahwa pihaknya mendukung instruksi Presiden dengan langkah bertahap.

“KAI mendukung instruksi Presiden melalui inventarisasi permukiman warga di sekitar jalur rel dan pengamanan area. Kami berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk solusi jangka pendek, serta dengan kementerian dan pihak lainnya untuk langkah jangka panjang,” ujarnya.

KAI juga menyebut akan melakukan pengecekan lanjutan di kawasan Pasar Senen sebagai tahap awal sebelum penataan lebih luas dilakukan di sepanjang jalur kereta.

Meski demikian, Azas menilai pendekatan yang dilakukan tidak mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan hak dasar warga.

“Warga miskin itu manusia juga dan harus diajak bicara. Hidup dan tempat tinggal adalah hak asasi setiap warga negara yang harus dilindungi oleh negara,” katanya.

Ia juga mengusulkan agar relokasi dilakukan secara manusiawi, misalnya dengan pemindahan sementara ke rumah susun yang tidak jauh dari lokasi mata pencaharian warga.

Kasus ini kembali memunculkan perdebatan mengenai penataan kawasan perkotaan, antara kebutuhan ketertiban dan keselamatan jalur transportasi dengan perlindungan hak hidup masyarakat miskin di kota besar.