ASKARA - Sejumlah resolusi diajukan di Kongres Amerika Serikat untuk memaksa pemerintahan Presiden Donald Trump mendapatkan persetujuan legislatif sebelum melanjutkan keterlibatan dalam perang yang tengah berlangsung.

Langkah tersebut mengacu pada mekanisme War Powers Resolution yang memberi kewenangan kepada Kongres untuk membatasi atau menghentikan operasi militer jika tidak mendapat persetujuan resmi dari lembaga legislatif.

Namun, peluang resolusi itu untuk lolos dinilai sangat kecil. Partai Republik saat ini menguasai mayoritas tipis di Senat maupun Dewan Perwakilan Rakyat. Kondisi ini membuat upaya oposisi dari Partai Demokrat menghadapi tantangan besar secara politik.

Resolusi tersebut diperkirakan akan mendapat dukungan hampir penuh dari anggota Demokrat di kedua kamar Kongres. Namun untuk dapat disahkan, diperlukan dukungan signifikan dari anggota Partai Republik. Tanpa dukungan lintas partai, peluang pengesahan menjadi tipis.

Bahkan jika resolusi berhasil lolos dengan suara mayoritas sederhana, tantangan berikutnya adalah potensi veto presiden. Untuk membatalkan veto, dibutuhkan dukungan dua pertiga suara di Senat dan DPR — angka yang secara matematis hampir mustahil dicapai dalam konfigurasi politik saat ini.

Dengan komposisi kekuatan yang ada di United States Senate dan United States House of Representatives, sejumlah pengamat menilai probabilitas resolusi pembatasan kewenangan perang tersebut untuk benar-benar menghentikan langkah pemerintah mendekati nol.

Situasi ini menunjukkan bahwa dinamika politik domestik Amerika Serikat menjadi faktor penting dalam menentukan arah kebijakan luar negeri dan keterlibatan militernya di tengah konflik global yang terus berkembang.