ASKARA-Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut perlu dipercepat. Pasalnya UU itu dibutuhkan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai landasan hukum yang kuat dalam melaksanakan tugasnya.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komiai I DPR Sukamta dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI bersama Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Irvansyah dan Gubernur Lemhanas Ace Hasan Syadzily di Gedung Nusantara II, Senayan, Senin (19/1/2026).

Menurutnya, penguatan kelembagaan Bakamla merupakan langkah strategis untuk menjadikannya embrio coast guard Indonesia yang mampu menjawab tantangan maritim dan dinamika geopolitik kawasan..

"Bakamla harus memiliki payung hukum yang jelas agar optimal dalam menjalankan patroli keamanan laut secara terintegrasi dan berkesinambungan,* kata Sukamta.

Dia menegaskan kalau Komisi I DPR RI mendorong Bakamla untuk memperkuat langkah strategis melalui peningkatan integrasi sistem pengawasan maritim, percepatan implementasi National Maritime Security System, serta penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Pihaknya juga menekankan bahwa penguatan ini penting agar Indonesia lebih siap menghadapi ancaman keamanan nasional di wilayah maritim.

Tidak itu saja, Komisi I juga meminta Lemhanas RI untuk terus meningkatkan kualitas kajian strategis yang relevan dengan kondisi lapangan. Sukamta berharap kajian tersebut menjadi rujukan utama dalam perumusan kebijakan nasional, khususnya terkait dinamika lingkungan strategis global, regional, dan nasional," ujarnya.

Pihaknya menilai kesinambungan program dan penggunaan anggaran tahun 2026 harus menjadi perhatian utama. "Progrqm 2026 harus dibangun di atas evaluasi tahun 2025. Dengan demikian perencanaan lebih matang dan berkesinambungan," tegasnya.<\\p>

Dengan percepatan RUU Keamanan Laut, Komisi I DPR RI berharap Bakamla dapat semakin kokoh sebagai garda terdepan pengamanan laut Indonesia. "Sekaligus memperkuat posisi bangsa dalam menjaga kedaulatan maritim di tengah tantangan global yang terus berkembang," kata Sukamta (dry)