ASKARA-Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih me imbang masukan dari NGO terkait wacana pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lewat DPRD, sebelum mengambil keputusan final

“Masih menimbang masukan dari beberapa NGO,” kata Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) PKS, Mardani Ali Sera kepada wartawan, Jumat (9/1/2025).

Menurutnya di internal PKS masih ada yang mendukung Pilkada langsung oleh rakyat, namun ada juga yang berpandangan Pilkada lewat DPRD lebih tepat. Karena itu, PKS akan melakukan kajian mendalam sebelum menentukan sikap resmi.

“Masih punya pendukung keduanya,” ujar Mardani yang juga anggota Komisi II DPR RI ini.

Sementara menyikapi hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menunjukkan mayoritas publik menolak wacana Pilkada melalui DPRD, Mardani mengatakan masyarakat berhak menilai sistem yang terbaik karena menyangkut hak memilih setiap lima tahun sekali.

“Publik punya hak untuk menilai. Karena sekali dalam lima tahun hak mereka untuk memilih langsung bisa dihapuskan,” kata Mardani.

Meski demikian, pihaknya menekankan bahwa pendukung Pilkada lewat DPRD juga memiliki alasan yang patut didiskusikan. “Bagus terus dijadikan diskursus publik dengan cerdas dan berbasis data,” tambahnya.

Dalam survei LSI yang dirilis Rabu (7/1/2026), sebanyak 66,1 persen responden menyatakan tidak setuju dengan Pilkada DPRD. Sementara 28,6 persen menyatakan setuju, dan 5,3 persen memilih tidak tahu atau tidak menjawab. Gen Z disebut sebagai kelompok yang paling keras menolak wacana tersebut.

“Dari data ini kita lihat bahwa di atas 65 persen menolak Pilkada DPRD,” kata peneliti LSI, Ardian Sopa.

Dengan hasil survei yang menunjukkan penolakan mayoritas, wacana Pilkada DPRD diprediksi akan terus menjadi perdebatan hangat. PKS menegaskan akan mengkaji secara komprehensif sebelum mengambil sikap resmi, sembari membuka ruang diskusi publik.(dry)