ASKARA-Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan pentingnya penguatan. Integritas, akuntabilitas serta transformasi organisasi dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal DPR RI.

Demikian dikatakan Indra dalam kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Tahun 2026 yang digelar di Ruang Pustakaloka, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Dikatakannya, penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas bukan sekadar agenda administratif di awal tahun, melainkan komitmen moral dan profesional seluruh jajaran Sekretariat Jenderal DPR RI untuk meningkatkan kualitas kinerja dan layanan kelembagaan.

“Perjanjian kinerja dan pakta integritas ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan rencana strategis DPR RI, serta menegaskan peran Sekretariat Jenderal sebagai unsur pendukung profesional dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” ujar Indra.

Menurutnya, sepanjang 2025 Sekretariat Jenderal DPR RI telah menghadapi berbagai dinamika dan tantangan, termasuk upaya reformasi birokrasi, penguatan tata kelola, serta peningkatan akuntabilitas kinerja.

Namun demikian, pihaknya mengakui masih terdapat sejumlah hal yang perlu dibenahi, antara lain penyelarasan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kinerja, serta peningkatan partisipasi unit kerja dalam evaluasi internal.

Pada bagian lain, Indra juga menekankan bahwa transformasi organisasi yang didorong pimpinan DPR RI tidak hanya berfokus pada digitalisasi, tetapi mencakup perubahan pola pikir, sikap, dan budaya kerja agar organisasi menjadi lebih modern, adaptif, dan responsif terhadap tuntutan publik.

“Transformasi itu jangkar utamanya adalah cara berpikir, cara bekerja, dan semangat melayani. Seluruh jajaran harus bergerak bersama mengikuti perubahan,” tegasnya.

Pihaknya juga menyoroti meningkatnya kompleksitas agenda DPR RI yang menuntut dukungan administrasi dan keahlian yang cepat, transparan, dan akuntabel.

"Makanya penguatan sumber daya manusia aparatur menjadi prioritas, termasuk peningkatan kompetensi, profesionalisme, serta kolaborasi lintas unit kerja dan lintas generasi," kata Indra.

Pihaknya berharap, penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas Tahun 2026 dapat menjadi landasan dalam membangun budaya kerja berorientasi hasil, memperkuat sinergi internal, serta menjaga kepercayaan publik terhadap DPR RI.

“Perjanjian kinerja dan pakta integritas ini harus menjadi komitmen bersama untuk menjaga kualitas, loyalitas, dan integritas demi terwujudnya DPR RI yang berwibawa dan berintegritas,” katanya. (dry)