ASKARA-Ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan bagi korban bencana di Sumatera sangat penting. Untuk itu, pemerintah harus bisa memastikan bantuan diterima oleh para korban sesuai dengan mekanisme yang transparan dan akuntabel.

Demikian disampaikan anggota Komisi VIII DPR RI, Mahdalena, Rabu (7/1/2026) merespon kebijakan pemerintah dalam membantu para korban bencana di Sumatera.

Pemerintah sebelumnya telah menetapkan kebijakan bantuan sebesar Rp450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan, serta tambahan Rp3 juta per keluarga untuk kebutuhan perlengkapan rumah tangga. Bantuan ini disalurkan melalui Kementerian Sosial sebagai bagian dari langkah pemulihan awal.

Menurut Mahdalena, lebih dari sebulan pascabencana, kondisi masyarakat di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara masih jauh dari pulih. Banyak warga kehilangan rumah, mata pencaharian, dan harus memulai kembali kehidupan mereka dari nol.

"Bantuan pemerintah menjadi penopang utama agar mereka bisa bertahan dan perlahan bangkit,” ujarnya.

Legislator Fraksi PKB itu juga mengingatkan agar pendataan dilakukan secara akurat dan menyeluruh, sehingga tidak ada korban yang terlewat ataupun pihak yang tidak berhak menerima bantuan.

Pihaknya juga mengatakan bila ditemukan penyelewengan, pemerintah harus bertindak tegas sesuai hukum.

“Mereka adalah saudara-saudara kita yang sudah menderita akibat banjir dan longsor. Jangan sampai penderitaan mereka bertambah karena bantuan salah sasaran atau diselewengkan,” tegas Mahdalena.

Dia juga mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi berkala terhadap penyaluran bantuan, serta mengajak akademisi dan masyarakat untuk aktif memberi masukan kebijakan.

"Kolaborasi semua pihak sangat penting agar bantuan benar-benar berdampak pada pemulihan kehidupan korban bencana," kata Mahdalena. (dry).