ASKARA-Ketegangan di Venezuela pasca serangan militer Amerika Serikat (AS) membuat Komisi I DPR RI angkat suara.

"Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI segera menyiapkan skenario darurat untuk melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di sana," kata Wakil Ketua Komisi I, Dave Laksono, merespon ketegangan politik di Venezuela, Senin (5/1/2026).

Menurutnya, keselamatan WNI harus menjadi prioritas utama di tengah situasi yang terus berubah cepat. Komisi I DPR RI juga mengimbau Kemlu untuk memantau perkembangan secara intensif, berkoordinasi dengan perwakilan RI di Caracas, serta menyiapkan skenario darurat apabila kondisi keamanan memburuk.

"Llangkah diplomasi Indonesia harus tetap mengedepankan prinsip non-intervensi dan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Namun, di sisi lain, pemerintah juga wajib menyiapkan opsi pemulangan WNI jika konflik semakin panas,"ujarnya.

Pihaknya juga mengingatkan pemerintah tidak boleh gegabah, tetapi juga tidak boleh lengah. Kesiapan logistik, jalur evakuasi, dan komunikasi dengan WNI harus sudah disusun, sehingga bila keadaan mendesak, pemerintah dapat bergerak cepat, tegasnya.

Dave menambahkan, Indonesia harus menjaga posisi diplomatis yang seimbang dengan politik luar negeri bebas aktif. Artinya, tidak berpihak, namun tetap konsisten membela keselamatan warga negara.

Komisi I DPR kata Dave lagi, memastikan akan terus mengawal langkah Kemlu RI. “Keselamatan WNI adalah prioritas, kesiapan evakuasi harus ada, dan diplomasi Indonesia harus tetap tegas namun bijak dalam menghadapi dinamika ini.

Sekadar diketahui situasi Venezuela memanas setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan operasi besar-besaran yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores. Serangan itu disebut sebagai puncak tekanan berbulan-bulan terhadap Caracas.

Buntut serangan itu, media internasional melaporkan sedikitnya 100 orang tewas sejak September 2025 dalam serangkaian operasi militer AS di Karibia dan Pasifik. Para ahli hukum menilai aksi tersebut berpotensi melanggar hukum internasional. (dry)