ASKARA- Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo melayangkan kritik pedas atas pernyataan pejabat negara yang terkesan tidak peka dengan situasi korban bencana yang terjadi di sejumlah daerah. Apalagi bencana tersebut telah memakan ratusan korban nyawa melayang dan kehilangan harta benda.

“Jangan kemudian para pejabat publik memberikan pernyataan yang memicu amarah. Masa iya ratusan warga meninggal dianggap biasa saja? Empati itu penting,” kata Yanuar Arif pada diskusi Refleksi Akhir Tahun 2025 dengan tema "Refleksi Akhir Tahun : Membangun Solidaritas Bersama Ditengah Bencana", yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI, di Ruang Command Center, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen,Senayan, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Menurutnya pernyataan menyakitkan itu justru dapat memicu kemarahan masyarakat yang tengah berduka dan berjuang memulihkan diri pasca bencana yang mereka alami.

Selain itu, pihaknya mengatakan selain faktor teknis, pejabat publik juga harus menghadirkan komunikasi yang menenangkan masyarakat, terutama relawan dan korban yang sedang berjuang. “Yang dibutuhkan itu kesejukan, bukan pernyataan yang mendiskon apa yang terjadi di lapangan. Jangan sampai mereka merasa tidak dianggap,” tegasnya.

Dia pun mencontohkan pengalamannya meninjau lokasi longsor di Majenang, di mana mitigasi sebenarnya sudah dilakukan sejak dua minggu sebelum kejadian. Namun skala longsor yang terjadi jauh lebih besar dari estimasi, sehingga banyak warga yang tetap menjadi korban.

“Longsor itu bergerak sampai dua kilometer dengan ketebalan lumpur tujuh meter di titik paling ujung. Banyak korban di rentang 500—1.500 meter yang tidak tersentuh,” jelasnya.

Pihaknya mendorong pemerintah berani melakukan investasi besar untuk mitigasi, termasuk kesiapan alat, teknologi monitoring, hingga penguatan kapasitas pemerintah daerah. Menurutnya, keterbatasan anggaran daerah sering membuat penanganan bencana tak optimal.

“Makanya beberapa kepala daerah berteriak agar ini ditetapkan sebagai bencana nasional. Supaya resolusi nasional bisa dibawa, rehabilitasi bisa cepat dilakukan,” kata Yanuar.

Ia menutup dengan menyerukan refleksi nasional atas rangkaian bencana yang kerap terjadi menjelang akhir tahun. Yanuar berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih, apa pun status bencana yang ditetapkan, agar percepatan pemulihan di daerah terdampak bisa segera dilakukan.

"pemerintah perlu melakukan pembenahan serius dalam kebijakan mitigasi bencana menyusul rentetan bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia," katanya.

Yanuar kembali menegaskan bahwa kejadian bencana yang berulang harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat kesiapsiagaan, komunikasi publik, hingga evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola lingkungan. (dry)