ASKARA- Pemerintah kembali diminta untuk segera menetapkan banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) sebagai status darurat bencana nasional.

Permintaan itu disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang di Jakarta, Senin (1/12/2025). Marwan mengatakan hal tersebut usai mengikuti pembahasan dengan pemerintah dalam rapat nasional.

Menurutnya, skala kerusakan dan jumlah korban sudah jauh melampaui kemampuan penanganan pemerintah daerah.

“DPR juga mengusulkan ini sebagai bencana nasional, bukan lagi bencana kabupaten atau provinsi. Dampaknya luar biasa,” ujarnya.

Saat ini Marwan berada di Medan untuk memantau kondisi di lapangan. Pihaknya menyebut genangan di sejumlah titik memang mulai surut, tetapi masih banyak warga yang belum berhasil dievakuasi dengan baik. Karena itu, ia menilai penanganan sudah harus melibatkan lintas kementerian/lembaga.

“Jika berskala nasional, seluruh K/L bisa bergerak bersama. Tidak mungkin hanya Kemensos atau BNPB yang menangani, karena infrastruktur seperti jalan dan jembatan juga rusak berat,” kata Marwan.

Pihaknya menegaskan dalam 24–48 jam ke depan pemerintah perlu memfokuskan seluruh sumber daya pada tahap darurat: penyelamatan warga terjebak, evakuasi, serta distribusi kebutuhan dasar.

Marwan menyebut kerusakan parah terjadi di Tapanuli, Aceh, dan beberapa wilayah Sumatra lainnya, dengan banyak jalan dan jembatan tertutup longsor atau putus dihantam material bawaan banjir.

“Kita harus selamatkan warga dulu. Banyak yang mengungsi ke bukit-bukit, ada juga yang masih terperangkap di rumah,” tambahnya.

Dia mengakui koordinasi dan mobilisasi bantuan terhambat karena bencana terjadi serentak di banyak wilayah.

Marwan berharap akses menuju daerah kritis, seperti Sibolga, bisa segera dibuka agar bantuan logistik tidak kembali menumpuk di titik-titik seperti Tarutung dan Sipirok.

Ia juga mengapresiasi upaya pemerintah mengirim bantuan lewat udara, namun mengingatkan keterbatasan kapasitas helikopter membuat distribusi belum maksimal. “Bantuan masih banyak tertahan karena akses darat terputus,” ujar Marwan.

Lebih jauh, ia menekankan pentingnya langkah jangka panjang melalui rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk pembenahan tata lingkungan.