ASKARA-Kemandirian pangan menjadi pondasi penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Apalagi, Presiden Prabowo Subianto menempatkan kemandirian pangan sebagai prioritas nasional.

Demikian ditegaskan Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani pada Forum Legislasi bertema “RUU Pangan: Arah Baru Regulasi untuk Kemandirian Pangan Indonesia” yang digelar di Ruang Command Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

“Kebutuhan pokok harus terpenuhi dengan harga terjangkau. Harga gabah di tingkat petani yang ditetapkan Rp6.500 per kilogram diharapkan membuat petani sejahtera, sementara konsumen tetap mendapatkan harga beras yang stabil,” ujarnya.

Menurutnya Bulog memiliki tanggung jawab menjaga keseimbangan harga dari hulu ke hilir, baik untuk petani maupun konsumen. Dia menyebut harga gabah Rp6.500 dinilai wajar oleh sejumlah daerah, dan memberi dampak positif bagi kesejahteraan petani.

“Banyak petani bisa memperbaiki hidupnya, bahkan ada yang mampu berangkat umroh hingga membeli kendaraan,” katanya.

Dia mengatakan kalau Presiden meminta Bulog melakukan transformasi kelembagaan agar kembali kuat seperti era Bustanil Arifin. Bulog saat ini membentuk tim khusus untuk terlibat dalam penyusunan RUU Pangan.

“Kami ingin memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, tanpa pilih kasih,”kata Rizal.

Pihaknya juga menegaskan peran strategis Bulog sebagai bagian dari keamanan nasional, terutama dalam menjaga ketahanan pangan.

“Beras adalah national security. Krisis ekonomi mungkin masih bisa diatasi, tetapi krisis pangan dapat mengancam stabilitas negara,” katanya.

Pihaknya juga mengingatkan bahwa negara lain pernah mengalami konflik internal karena pemerintah tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

"Makanya swasembada beras yang diklaim telah tercapai harus dijaga," ujarnya.

Dia menyinggung adanya temuan impor ilegal beras di Sabang sebanyak 250 ton dan di Batam 40,4 ton.

“Ini mencederai kedaulatan pangan kita. Presiden telah menyampaikan capaian swasembada di berbagai forum internasional,” tegasnya.

Saat ini, stok beras nasional menurutnya mencapai 4,2 juta ton—tertinggi sejak Indonesia merdeka. Beras Bulog juga diposisikan sebagai hak dasar masyarakat yang harus dijamin negara.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perum Bulog, Rizal menyampaikan bahwa Bulog adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara.

Dalam menjalankan tugasnya, Bulog, lanjutnya memegang tiga pilar utama: ketersediaan (availability), keterjangkauan (affordability), dan stabilisasi (stability).

Namun, Rizal mengakui bahwa Indonesia menghadapi tantangan geografis dalam distribusi pangan karena wilayahnya yang berbentuk kepulauan.

“Tidak seperti Cina atau Amerika yang satu daratan. Kita harus menjangkau dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote,” ujarnya.

Rizal menambahkan bahwa penyaluran bantuan pangan untuk 18,2 juta penerima berdasarkan data kesejahteraan sosial telah selesai 100 persen untuk periode Juni.

Sementara penyaluran untuk November masih berjalan dan baru mencapai 15 persen. “Kami terus bekerja maksimal sesuai kemampuan agar bantuan tersalurkan dengan baik,” ujar Rizal. (dry)