ASKARA-Meningkatnya penipuan lowongan kerja telah menjadikan Indonesia sebagai sasaran utama di kawasan Asia Pasifik.

Kondisi ini membuat prihatin banyak pihak, termasuk anggota Komisi IX DPR, Nurhadi.

Menurutnya kondisi itu berpotensi menjadi ancaman serius bagi pekerja dan keamanan masyarakat.

“Saya sangat prihatin dengan temuan terbaru yang menyebutkan bahwa Indonesia menjadi sasaran utama penipuan lowongan kerja di kawasan Asia Pasifik,” ujar Nurhadi, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/11/2025).

Dia mengatakan berdasarkan fakta bahwa lebih dari sepertiga upaya penipuan kerja di kawasan Asia Pasifik menyasar masyarakat Indonesia. Artinya, kondisi itu ujarnya menunjukkan masifnya ancaman job scam.

Nurhadi menegaskan praktik tersebut tidak sekadar kejahatan digital saja tetapi berujung pada eksploitasi, kerja paksa serta perdagangan orang.

"Jadi persoalan ini harus dipandang sebagai ancaman serius terhadap perlindungan tenaga kerja,” tegas Nurhadi.

Berdasarkan data induk perusahaan Jobstreet, SEEK, mencatat 38 persen penipuan lowongan kerja di Asia Pasifik terjadi di Indonesia. Untuk kawasan Asia, Indonesia menyumbang 62 persen dari total kasus.

Laporan tersebut menunjukkan pola penipuan yang semakin canggih sepanjang Juli 2024–Juni 2025, dengan perbedaan strategi yang digunakan untuk menargetkan negara seperti Australia dan Selandia Baru dibandingkan enam negara Asia lainnya.

SEEK juga menemukan tren meningkatnya penggunaan kecerdasan buatan (AI) oleh pelaku untuk membuat modus penipuan yang sulit dikenali. Para penipu bahkan menyamar sebagai staf Jobstreet dan menghubungi korban melalui pesan singkat maupun media sosial.

Bahkan, per Oktober 2025, terdapat lima kategori lowongan paling sering digunakan sebagai modus penipuan di Indonesia. Kategori Administration & Office Support menduduki peringkat teratas dengan 29,36 persen, diikuti Manufacturing, Transport & Logistics (21,06 persen), Retail & Consumer Products (12,23 persen), Trades & Services (7,98 persen), dan Hospitality & Tourism (5,74 persen).

Atas data tersebut, Nurhadi mendorong pemerintah, platform lowongan kerja, serta aparat penegak hukum untuk memperkuat pengawasan dan penindakan.

Pihaknya menekankan perlunya literasi digital yang lebih kuat bagi masyarakat agar tidak mudah terjebak penipuan.

“Modus pelaku semakin canggih, termasuk memalsukan identitas perusahaan atau platform resmi. Masyarakat perlu mendapatkan edukasi yang kuat agar tidak menjadi korban,” kata Nurhadi.

Dia juga menyoroti pentingnya mekanisme pelaporan yang mudah diakses bagi korban penipuan lowongan kerja. Menurutnya, banyak pencari kerja enggan melapor karena bingung atau malu.

Dia bahkan meminta pemerintah memastikan proses pelaporan dan penanganan korban menjadi lebih sederhana dan jelas. Di sisi lain, ia mengimbau masyarakat untuk mewaspadai tawaran kerja yang tidak realistis dan meminta pembayaran tertentu. (dry)