ASKARA - Komisioner Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah telah menyelesaikan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kelembagaan yang berlangsung pada 19–22 November 2025 di Banda Aceh. Pelatihan ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola pengelolaan zakat, infak, dan wakaf serta mendorong lahirnya model kelembagaan yang profesional dan modern.

Komisioner Baitul Mal Aceh Tengah Abdul Azis menyampaikan bahwa kehadiran Baitul Mal memiliki peran strategis dalam pengentasan kemiskinan di Aceh, terlebih Aceh kini masih menempati posisi provinsi termiskin di Sumatera.

“Pengelolaan Baitul Mal tidak boleh lagi bersifat tradisional. Baitul Mal harus bertransformasi menjadi lembaga ekonomi umat yang profesional, independen, dan berorientasi pemberdayaan,” ujar Abdul Azis.

Usai mengikuti bimtek, pihaknya berkomitmen melakukan pembenahan serta memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, khususnya Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan lembaga pendukung lainnya.

Sebagai tindak lanjut hasil kegiatan tersebut, sebanyak 14 rekomendasi strategis disampaikan untuk memperkuat tata kelola Baitul Mal tingkat kabupaten/kota se-Aceh. Rekomendasi tersebut mencakup pembaruan struktur organisasi, peningkatan kompetensi SDM, integrasi digital, penyusunan SOP teknis zakat-infak, penguatan kolaborasi lintas sektor, hingga pengembangan wakaf produktif.

Selain itu, Baitul Mal juga mendorong Pemerintah Aceh untuk menerbitkan aturan resmi terkait optimalisasi zakat dan infak dari perusahaan maupun instansi vertikal agar penyalurannya melalui Baitul Mal.

Abdul Azis menambahkan bahwa langkah tersebut penting agar pengelolaan zakat tetap sesuai prinsip syariah namun tetap terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah.

“Rekomendasi ini menjadi barometer peningkatan kinerja Baitul Mal di Aceh, termasuk Aceh Tengah. Kami mengajak semua pihak membangun kolaborasi strategis untuk memperkuat ekonomi umat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Dengan adanya komitmen ini, Baitul Mal Aceh Tengah menargetkan tata kelola zakat, infak, dan wakaf di daerah semakin transparan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.