ASKARA-Penguatan koordinasi antara DPD, DPR, dan pemerintah dalam proses legislasi serta penanganan isu strategis daerah diperlukan terutama terkait pemekaran wilayah.

Demikian dikatakan Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas pada acara Press Gathering DPD RI dan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bertema “Penguatan Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” di Bandung, Jawa Barat, Sabtu malam (22/11/2025).

Pihaknya mengakui masih banyak hambatan teknis dan komunikasi yang mengganggu efektivitas kerja lembaga perwakilan daerah tersebut. Akibatnya, proses perumusan undang-undang terkadang kerap tidak berjalan ideal. Dia mencontohkan agenda legislatif DPR yang sering berlangsung mendadak tanpa koordinasi awal.

“Kami (DPD-red) sering terkejut ketika DPR menggelar rapat bersama. Terkadang anggota DPD sudah berada di luar daerah dan harus mendadak kembali ke Jakarta,” ungkap Senator asal Kota Gudeg, Yogyakarta ini.

Namun demikian pihaknya mengapresiasi perubahan positif dalam hubungan antarlembaga, terutama setelah DPR mulai memberikan ruang lebih besar bagi DPD untuk menyampaikan masukan substansial dalam pembahasan undang-undang.

Nah, sekarang DPR sudah memberi ruang berdiskusi dan menyampaikan masukan. Itu luar biasa,” kata Hemas.

Salah satu isu utama yang disorotnya adalah soal usulan daerah otonomi baru (DOB). Pihaknya menyebut banyak anggota DPD mendorong pembahasan intensif terkait usulan tersebut. Namun ia mengingatkan bahwa pemekaran wilayah bukan proses yang sederhana dan membutuhkan sinergi penuh antara pemerintah pusat, DPR, dan DPD.

“Kita tahu pemekaran tidak mudah diloloskan. Ini menjadi tantangan paling berat,” ujarnya.

Hemas juga menyinggung dinamika internal DPD yang kini diwarnai meningkatnya jumlah anggota muda yang aktif dan kreatif. Kondisi itu, menurut dia, menuntut pimpinan DPD bekerja lebih cepat dalam menjawab kebutuhan daerah.

“Kami sampai kewalahan mengikuti ritme generasi muda yang sangat aktif. Tapi itu hal baik karena mereka membawa energi baru,” ujar Hemas.

Pada kesempatan itu, dia kembali mengingatkan pentingnya kehadiran pejabat eksekutif dalam rapat pembahasan legislasi. Sebab dari penilaiannya banyak kebutuhan daerah tidak terselesaikan lantaran ketidakhadiran menteri dalam rapat penting.

“Kalau menterinya tidak datang sekali dua kali, sampaikan salam kami dari DPD. Karena kebutuhan daerah harus dijawab tepat waktu,” katanya.

Hemas juga menyebut kolaborasi antara DPD dan pemerintah daerah semakin kuat. Banyak pemerintah daerah, kata dia, kini melihat DPD sebagai mitra strategis dalam menyampaikan aspirasi dan mempercepat penyelarasan kebijakan pusat dengan kebutuhan lokal.

“Komunikasi kita sudah semakin terpadu. Tugas kita memastikan setiap kebijakan selaras dengan kebutuhan daerah,” ujar Hemas. (dry)