ASKARA- Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menegaskan periode kepemimpinannya selama satu tahun lebih telah membawa konsolidasi internal yang paling solid dalam sejarah DPD.

Sejak awal pihaknya ingin memastikan arah besar DPD RI berjalan pada jalur kolaboratif, efektif, dan transparan. Menurutnya, DPD harus menempatkan diri sebagai lembaga yang setia pada konstitusi sekaligus mampu mengoptimalkan kewenangan yang selama ini dianggap belum maksimal.

"Tahun pertama ini kami memastikan gerbong besar DPD mau dibawa ke mana. Dari awal kami tawarkan parlemen atau DPD kolaboratif dan efektif, transparan, dan bekerja dengan orientasi jangka panjang," kata Sultan dalam acara Press Gathering DPD RI, di Aryaduta Bandung, Jawa Barat, Sabtu malam (22/11/ 2025).

Sultan didampingi tiga wakil DPD yakni GKR Hemas, Yorris Rawayei dan Tamsil Lindrung

Sultan menegaskan DPD RI periode sekarang adalah yang paling solid dibanding periode-periode sebelumnya. Dia memastikan tidak membawa agenda kepentingan pribadi, melainkan kepentingan lembaga dan daerah.

"Saya pastikan DPD kali ini adalah periode paling solid yang pernah ada. Ini bukan soal kepentingan Sultan atau personal, tapi kepentingan lembaga," tegas Sultan.

Pihaknya juga menyampaikan bahwa dalam sejumlah pertemuan dengan Presiden dan jajaran pemerintah, dirinya konsisten mendorong kolaborasi untuk percepatan pembangunan nasional.

“Saya bilang ke Presiden, kencangkan saja program-program. Kami mendukung, karena kami tidak ingin lima tahun ini habis hanya untuk konflik politik yang tidak produktif," katanya.

Sultan menegaskan DPD RI kali ini tidak bersikap layaknya partai politik yang mengejar “kewenangan kursi”, melainkan memperkuat kewenangan sosial melalui kehadiran langsung di daerah, mendengar masyarakat, serta menyelesaikan masalah konkret.

"Kami tidak mengejar kewenangan nasional. Fokus kami kewenangan sosial dan hadir di masyarakat, mendengar, dan menyelesaikan masalah," ujar Sultan.

Pada bagian lain, dia menegaskan kalau lembaga yang dipimpinnya kini mengusung gagasan besar bernama Green Democracy yaitu arah demokrasi dan legislasi yang memperhatikan ekologi, tata ruang, iklim, hingga keberlanjutan daerah.

Konsep ini menurutnya diturunkan menjadi program-program seperti green parliament, green diplomacy, green economy, hingga green Indonesia.

Di bidang legislasi, lanjutnya, DPD RI telah memasukkan tujuh RUU dalam program prioritas, tiga di antaranya berasal langsung dari gagasan Green Democracy: RUU Perubahan Iklim, RUU Masyarakat Adat, dan RUU Kepulauan.

"Untuk pertama kalinya, tiga RUU dari gagasan Green Democracy masuk program prioritas. Ini langkah nyata dari visi besar kami," katanya.

Dia mengatakan bahwa 152 anggota DPD dengan total legitimasi elektoral lebih dari 76 juta suara menjadikan DPD sebagai lembaga dengan pijakan sosial sangat kuat. Dia meyakini jika konsistensi performa terjaga, DPD RI akan menjadi lembaga sosial yang paling dipercaya publik.

"Jelas legitimasi kita besar. Kalau kinerja kita konsisten, masyarakat sendiri yang akan menempatkan DPD sebagai lembaga sosial terkuat," ujar Sultan.

Di akhir paparannya, Sultan menegaskan pentingnya peran publik dan media dalam memperkuat posisi DPD RI.

“Kunci terpenting adalah dukungan teman-teman publik. Tanpa itu, tidak ada lembaga yang bisa berdiri kuat," demikian Sultan. (dry)