ASKARA- Rencana Direktur Utama ID Food yang hendak menggadaikan aset BUMN tersebut agar memperoleh pinjaman bank dalam rangka hilirisasi sektor perikanan dan pangan menuai reaksi dari anggota Komisi IV DPR, Firman Subagyo.

Menurutnya, langkah tersebut tidak saja berisiko tinggi, tetapi juga menunjukkan adanya ketidakmatangan strategi di tubuh perusahaan pelat merah yang memegang mandat besar di sektor pangan nasional.

"Penggunaan aset negara sebagai jaminan pinjaman harus ditempatkan sebagai opsi paling terakhir, bukan justru dijadikan pilihan utama," kata Firman, Sabtu (22/11/2025).

Menggadaikan aset BUMN, tegasnya berarti menempatkan kepentingan negara dalam posisi yang rentan. Dia mengingatkan tidak boleh mengambil langkah yang mengandung risiko besar tanpa kajian yang komprehensif.

Firman mengatakan sebenarnya BUMN pangan memiliki peran strategis bagi hajat hidup masyarakat. Karena itu, setiap keputusan harus diambil secara transparan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Politisi Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini juga menilai bahwa hilirisasi di sektor perikanan dan pangan membutuhkan arah kebijakan yang terukur.

"Tanpa perencanaan bisnis yang solid, penggunaan skema pembiayaan berisiko justru dapat membebani perusahaan dan menghambat pengembalian investasi," tegasnya.

“Hilirisasi itu penting, tetapi harus dilakukan dengan strategi yang jelas. Jangan sampai upaya memperbaiki rantai nilai pangan malah menimbulkan masalah baru karena pendekatan yang salah,” kata Firman yang juga legislator dapil Jateng III ini.

Dia berpandangannya, ID Food seharusnya lebih mengutamakan opsi pembiayaan lain yang lebih aman serta tidak mengorbankan aset strategis perusahaan.

Sebagai BUMN yang memikul tanggung jawab besar dalam menjaga ketersediaan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani serta nelayan, pihaknya menilai ID Food perlu memastikan bahwa seluruh kebijakan korporasi tetap sejalan dengan kepentingan publik.

Untuk itu pihaknya mendorong pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap langkah-langkah korporasi BUMN pangan, terutama yang berkaitan dengan aset negara.

“Kita tidak menolak inovasi atau hilirisasi. Yang kita inginkan adalah tata kelola yang prudent, transparan, dan mengutamakan kepentingan bangsa,” tegas anggota Baleg DPR ini. (dry)