LONGSOR CILACAP DAN BANJARNEGARA
Pemerintah Harus Percepat Evakuasi dan Penanganan Korban
ASKARA-Pemerintah diminta mempercepat proses evakuasi dan penanganan darurat bagi korban longsor di Cilacap dan Banjarnegara, Jawa Tengah.
Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Singgih Januratmoko, Rabu (19/11/2025). Selain itu, pihaknya juga mendorong agar warga yang tinggal di kawasan rawan longsor segera direlokasi demi keselamatan.
“Kita berduka cita mendalam atas bencana longsor yang menimpa Cilacap dan Banjarnegara. Korban, baik yang meninggal, hilang, maupun mengungsi, adalah saudara kita semua. Negara wajib hadir memberikan pertolongan dan perlindungan maksimal,” kata Singgih.Dia juga menegaskan, penanganan bencana tidak boleh berhenti pada tahap darurat. Apalagi, ujarnya, jedua daerah tersebut sudah berulang kali dilanda longsor dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, sehingga diperlukan langkah mitigasi jangka panjang.
Singgih juga menekankan pentingnya pemetaan kawasan rawan longsor, penguatan struktur tanah, serta pengembangan sistem peringatan dini. Ia juga mengusulkan relokasi penduduk di zona merah longsor.
"Relokasi memang bukan solusi mudah, tetapi demi keselamatan warga, langkah ini bisa menjadi keharusan,” kata Singgih.
Untuk masyarakat, dia meminta agar mereka juga dilatih untuk mengenali tanda-tanda pergerakan tanah, memahami jalur evakuasi, serta menjaga lingkungan agar tetap stabil. Pemerintah pusat dan daerah juga diminta mengalokasikan anggaran memadai untuk mitigasi, termasuk penanaman pohon dan stabilisasi lereng.
Sekadar diketahui, sebelumnya, BNPB melaporkan perkembangan pencarian korban. Di Cilacap, 18 korban ditemukan meninggal dunia dan lima orang masih hilang. Sementara di Banjarnegara, dua korban telah ditemukan, namun 26 lainnya masih dalam pencarian. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menjelaskan bahwa pencarian terkendala pergerakan tanah yang masih aktif sehingga membahayakan tim SAR.
Singgih menegaskan Komisi VIII DPR akan mendorong kebijakan mitigasi jangka panjang agar tragedi serupa tidak terus berulang. “Kita butuh investasi mitigasi nyata agar bencana longsor tidak lagi menjadi ancaman berulang bagi masyarakat,” ujarnya.(dry)

Komentar