ASKARA - Gereja Katolik Indonesia baru saja menutup pelaksanaan Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia (SAGKI) 2025 yang berlangsung pada 3 - 7 November di Jakarta. Sidang yang mengangkat tema "Berjalan Bersama Sebagai Peziarah Pengharapan: Menjadi Gereja Sinodal yang Misioner untuk Perdamaian" ini menjadi momentum penting bagi Gereja Katolik untuk menegaskan arah pelayanan dan perutusannya di tengah tantangan bangsa.

SAGKI 2025 merupakan sidang kelima yang diikuti oleh 375 peserta dari 38 keuskupan di seluruh Indonesia, termasuk Ordinariat Militer TNI-Polri. Para peserta terdiri atas para uskup, imam, biarawan-biarawati, utusan ormas Katolik, serta Orang Muda Katolik (OMK).

Selama lima hari, sidang diisi dengan refleksi perjalanan panjang Gereja Katolik di Indonesia, jejak misi, pelayanan, dan keterlibatannya dalam kehidupan masyarakat. Para peserta juga mendengarkan pandangan dari tokoh lintas agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebagai bentuk keterbukaan dan dialog untuk membangun perdamaian bersama.

Setelah mendengarkan berbagai pengalaman dan masukan, para peserta melakukan refleksi bersama untuk menentukan arah Gereja Katolik Indonesia ke depan. Hasil refleksi tersebut menegaskan semangat bersama untuk menjadi Gereja Sinodal yang Misioner untuk Perdamaian, yakni Gereja yang berjalan bersama rakyat, terutama mereka yang miskin, tertindas, dan berkebutuhan khusus.

Salah satu peserta SAGKI 2025 dari Keuskupan Agung Jakarta, Azas Tigor Nainggolan, menyampaikan refleksi kritis dan penuh harapan terhadap kondisi bangsa saat ini.

"Kondisi sekarang ini memang sedang tidak baik-baik saja, bahkan jauh lebih buruk dari sebelumnya. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang penuh harapan setelah Reformasi 1998 ternyata gagal total. Indonesia sekarang ini jatuh pada titik terburuk, seperti semasa Orde Baru. Kemiskinan, penindasan, perampasan hak dan tanah masyarakat adat, perusakan lingkungan, serta kembalinya militerisme dan budaya feodal semakin nyata. Korupsi terus merajalela di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif," ujar Tigor.

Ia menegaskan, Gereja tidak boleh berdiam diri di tengah situasi ini. Gereja, kata Tigor, harus kembali pada panggilannya untuk berpihak kepada mereka yang miskin, tertindas, dan berkebutuhan khusus.

"Gereja yang berpihak pada rakyat kecil harus memberikan perhatian lebih dan membangun perjalanan bersama menuju kesejahteraan rakyat, Bonum Commune. Gereja yang sinodal harus merangkul, bergandengan, dan berjalan bersama sebagai peziarah pengharapan, mewujudkan misi keadilan dan kesejahteraan," tambahnya.

Lebih lanjut, Tigor menegaskan pentingnya komitmen Gereja untuk tidak meninggalkan siapa pun dalam perjalanannya.

"Gereja harus berjalan bersama saudara-saudara yang miskin, tertindas, dan berkebutuhan khusus. Tidak ada yang boleh tertinggal dan ditinggalkan. Rakyat miskin, rakyat tertindas, dan penyandang disabilitas harus diperlakukan bermartabat, sejahtera, dan merdeka bersama hingga terwujud perdamaian dan kesejahteraan rakyat," tegasnya.

Menurut Tigor, SAGKI 2025 telah menghasilkan arah dan agenda yang jelas: membangun habitus baru atau tatanan hidup baru yang berkeadilan dan berkesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan status sosial.

"Semua harus menjadi subyek pemberdayaan, penyadaran, dan advokasi Gereja bersama seluruh rakyat Indonesia. Kita harus bersama-sama membangun hidup baru melawan pemiskinan, penindasan, korupsi, dan gaya hidup feodal," ujar Tigor.

Ia menutup refleksinya dengan pesan penuh harapan:

"Semoga Tuhan Allah memberkati dan menguatkan kita semua mewujudkan harapan ini sesuai dengan kehendak-Nya."

Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia 2025 pun berakhir dengan semangat baru: Gereja yang berjalan bersama seluruh umat, merawat pengharapan, dan meneguhkan komitmen menjadi saksi perdamaian di tengah bangsa.