Oleh: Dr. Rahmat Mulyana, Wakil Rektor Universitas UMMI Bogor 

ASKARA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan sosial paling ambisius yang pernah dijalankan pemerintah Indonesia. Dengan target lebih dari 82 juta penerima manfaat, program ini bertujuan meningkatkan gizi anak sekolah, ibu hamil, dan masyarakat rentan agar kualitas sumber daya manusia meningkat. Namun di sisi lain, keberhasilan program ini juga membawa tantangan baru bagi ekonomi, terutama dalam menjaga kestabilan harga pangan dan menekan laju inflasi. Lonjakan permintaan bahan makanan seperti telur, ayam, dan beras yang sangat besar dapat memicu kenaikan harga di pasar, seperti yang terjadi pada September 2025 ketika inflasi pangan atau volatile food melonjak menjadi 6,44 persen—dua kali lipat dari target inflasi umum Bank Indonesia sebesar 2,5 ± 1 persen.

Kenaikan ini sebenarnya bisa dijelaskan secara ekonomi. Ketika permintaan meningkat drastis sementara pasokan tidak bertambah dengan cepat, harga akan naik. Kondisi ini disebut demand-pull inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena permintaan lebih besar daripada kemampuan produksi. Dalam kasus MBG, lonjakan kebutuhan bahan makanan datang tiba-tiba akibat program yang berjalan serentak di seluruh wilayah, sementara produksi ayam, telur, dan sayuran butuh waktu untuk menyesuaikan. Selain itu, kenaikan biaya logistik dan distribusi karena peningkatan aktivitas pengiriman juga menambah tekanan harga, sehingga muncul efek ganda: harga naik bukan hanya karena permintaan, tetapi juga karena biaya produksi meningkat.

Namun, penting diingat bahwa inflasi ini bukan berarti kebijakan MBG salah arah. Justru, ini adalah inflasi yang muncul dari niat baik, yaitu usaha negara untuk memperbaiki gizi dan kesehatan masyarakat. Tantangannya adalah bagaimana memastikan manfaat sosial besar ini tidak terganggu oleh gejolak harga. Oleh karena itu, perlu strategi mitigasi yang cermat agar program MBG tetap berjalan efektif tanpa menimbulkan tekanan ekonomi berlebihan. Pemerintah perlu mengelola ritme pelaksanaan program agar tidak menciptakan lonjakan permintaan serentak. Misalnya, pembelanjaan bahan makanan bisa dilakukan secara bertahap antarwilayah dan waktu, bukan serentak di seluruh Indonesia.

Selain itu, penting untuk memperkuat produksi pangan lokal. Ketergantungan pada bahan pangan dari daerah tertentu atau impor harus dikurangi dengan menggerakkan petani dan peternak lokal sebagai pemasok utama MBG. Pemerintah bisa memberikan insentif seperti subsidi pakan, kredit usaha mikro, dan bantuan bibit agar kapasitas produksi meningkat. Dengan cara ini, tambahan permintaan dari MBG justru menjadi peluang ekonomi yang memperkuat sektor pertanian rakyat, bukan tekanan terhadap harga. Program MBG juga perlu membuka ruang bagi diversifikasi menu, misalnya mengganti sumber protein saat harga ayam atau telur melonjak tinggi dengan alternatif lain seperti ikan, tahu, atau tempe. Fleksibilitas ini menjaga nilai gizi tanpa menimbulkan tekanan berlebihan pada satu komoditas.

Mitigasi berikutnya adalah memastikan sistem logistik dan distribusi pangan berjalan efisien. Banyak inflasi pangan di Indonesia disebabkan bukan karena kurangnya bahan, tetapi karena distribusi yang lambat dan biaya transportasi yang tinggi. Pembangunan gudang berpendingin, jalur distribusi pendek, dan keterlibatan BUMD pangan daerah sangat penting agar rantai pasok lebih lancar. Pemerintah juga dapat memperkuat peran BULOG dan BUMD pangan sebagai penyangga dengan menyiapkan stok cadangan yang cukup untuk dilepas ketika harga naik tajam.

Langkah terakhir adalah menjaga koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter. Ketika anggaran MBG yang sangat besar—sekitar Rp 335 triliun di RAPBN 2026—mengalir ke masyarakat, konsumsi meningkat dan peredaran uang bertambah. Bank Indonesia perlu menyesuaikan kebijakan moneter agar tidak terjadi kelebihan likuiditas yang mempercepat inflasi. Dengan pengendalian terkoordinasi antara kementerian pangan, pertanian, perdagangan, keuangan, dan Bank Indonesia, stabilitas harga dapat dijaga tanpa menghambat program sosial.

Pada akhirnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi dari kemampuannya meningkatkan gizi masyarakat sambil menjaga harga tetap stabil. Inflasi bisa menjadi risiko, tetapi juga sinyal untuk memperkuat fondasi produksi nasional dan rantai pasok pangan. Jika dikelola dengan tepat, MBG bukan sekadar program sosial, melainkan motor penggerak ekonomi rakyat yang sehat dan berdaya tahan.