ASKARA - Kementerian Lingkungan Hidup melalui Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (Bapedal) menggelar Rapat Komisi Penilai AMDAL Pusat untuk membahas Adendum Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), RKL-RPL Tipe A milik PT Nusa Halmahera Minerals (NHM).

Kegiatan yang digelar di Hotel Greenland Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Kamis (30/10/2025), tersebut dihadiri berbagai unsur, mulai dari perwakilan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, akademisi, LSM, hingga masyarakat lingkar tambang.

Agenda utama rapat membahas rencana pengembangan bijih emas dan mineral pengikutnya di wilayah tambang terbuka dan bawah tanah yang berlokasi di Desa Tabobo, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera. Forum ini menjadi langkah penting dalam memastikan setiap proses pertambangan NHM selaras dengan prinsip Good Mining Practice dan berwawasan lingkungan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Utara, Yudihard Noya, menilai keterbukaan NHM dalam melibatkan semua pihak merupakan praktik baik yang perlu dicontoh oleh perusahaan lain.

"Ketika penyusunan AMDAL dilakukan secara terbuka dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, maka hasilnya akan lebih kuat secara substansi dan lebih mudah diterima semua pihak," ujarnya.

Sementara itu, Ketua LSM Tagate, Jubhar Mangimbulude, menyebut kontribusi NHM terhadap daerah sudah sangat terasa, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Ia menyoroti pentingnya keberlanjutan sosial bagi masyarakat lingkar tambang.

"Peran NHM sangat signifikan, bahkan saat pandemi Covid-19 mereka mendirikan laboratorium yang membantu penanganan cepat. Namun ke depan, yang juga penting adalah membangun kemandirian sosial agar masyarakat tetap kuat jika terjadi perubahan kondisi," ungkapnya.

Dari tingkat desa, Kepala Desa Tahane, Rafid U. Basyarun, menyampaikan terima kasih atas keterlibatan masyarakat dalam pembahasan AMDAL.

"Keterlibatan kami menjadi bukti bahwa NHM menghargai aspirasi masyarakat lingkar tambang. Harapan kami, kegiatan sosial seperti PPM terus diperkuat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan," ujarnya.

Perwakilan NHM, Harnever Piga, Senior Supervisor Government Relations & Permitting, menyampaikan komitmen perusahaan untuk terus menjaga transparansi dan keberlanjutan lingkungan.

"Kami berterima kasih atas dukungan seluruh pemangku kepentingan. NHM akan terus menjalankan praktik pertambangan yang baik, dengan memperhatikan keselamatan kerja serta kelestarian lingkungan," tegasnya.

Rapat Komisi Penilai AMDAL tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Melalui forum partisipatif ini, diharapkan pengelolaan lingkungan di sektor pertambangan dapat semakin transparan, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.