ASKARA- Pengamat Sosial Politik, Abdul Rochim meminta kepada Kementerian Haji dan Umroh, sebagai kementerian baru untuk membuktikan kinerjanya dalam mewujudkan pelayanan maksimal dalam pelaksanaan haji.

"Kan cuma kementriannya yang baru tapi faktanya petugasnya kan banyak yang berasal dari kementerian agama. Jadi kementerian haji dan umroh harus membuktikan diri dapat melaksanakan pelayanan haji secara optimal," tegas Rochim dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema“Optimalisasi Persiapan Ibadah Haji 2026: Sinergi Pemerintah-DPR”, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Terkait adanya sikap skeptis dari masyarakat bahwa kementerian haji dan umroh bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dalam melayani para jemaah haji, menurut Rochim sikap itu wajar.

Sebab selama ini dalam pelaksanaan haji dari tahun ke tahun, katanya selalu saja memunculkan masalah. Persoalan ini terekam dibenak publik, termasuk kasus korupsi dana haji. Nah sekalipun urusan haji ditangani kementerian khusus, masyarakat tetap ragu.

"Lumrah kalau masyarakat skeptis. Kondisi ini harus dijadikan momentum dan ajang pembuktian bagi kementerian haji dan umroh untuk mewujudkan pelaksanaan haji secara optimal," katanya.

Sebagai kementerian baru, masyarakat yang akan menunaikan haji ujarnya tentunya berharap carut marut yang selama ini muncul dalam pelaksanaan haji, tidak terjadi lagi.

Rochim menegaskan banyak hal yang terjadi dalam pelaksanaan haji, saat urusan haji masih ditangani kementerian agama, dijadikan pelajaran dan evaluasi bagi kementerian haji dan umroh.

Namun kalau kesalahan yang sama masih terjadi, pihaknya mengingatkan agar jangan meminta jemaah haji untuk memakluminya dengan alasan kementerian masih baru dan baru pertama kali menangani haji.

"Jangan karena baru kali ini menangani haji lantas masyarakat diminta untuk memakluminya. Bisa timbul kesan dipublik kalau jemaah haji yang ditangani untuk pertama kali dijadikan kelinci percobaan. Kita tentunya tidak mentolerir dan jemaah haji yang diurus bukan ajang percobaan," tegas Rochim yang juga Pembantu Rektor III Universitas Sunan Gresik (USG) .

Kalau kementerian haji dan umroh gagal melaksanakan tugasnya tersebut Rochim dengan suara lantang mengatakan lebih baik kementerian itu dibubarkan dan urusan haji diserahkan kembali ke Kementerian Agama.

"Buat apa dibuat kementerian baru dengan anggaran yang besar tapi tidak bisa melaksanakan tugasnya dalam memberikan pelayanan haji yang lebih baik lagi," tegas Rochim.(dry)