ASKARA - Kalimat “Pemerintah berhutang banyak kepada Muhammadiyah” yang berulang kali disampaikan oleh Ketua BGN RI, Dr. Ir. Dadan Hindayana, bukan sekadar ungkapan basa-basi. Ia mencerminkan kesadaran mendalam atas kontribusi panjang Muhammadiyah dalam membangun bangsa: dari pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan sosial yang tak pernah surut bahkan saat negara masih belajar berdiri di atas kaki sendiri.

Kalimat yang sering diucapkan oleh Dr. Ir. Dadan Hindayana itu bukan tanpa alasan. Ia lahir dari kejujuran intelektual dan pengakuan moral terhadap kiprah Muhammadiyah yang telah menanam benih peradaban jauh sebelum republik ini berdiri. Ketika negara masih sibuk mencari arah, Muhammadiyah sudah mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lembaga sosial yang menjangkau rakyat kecil di berbagai pelosok.
(Sumber: Kompas.com, 20 Oktober 2025)

Tak banyak organisasi sosial-keagamaan di dunia yang mampu bertahan lebih dari satu abad dengan kontribusi konkret seperti Muhammadiyah. Dalam bidang pendidikan saja, lebih dari 170 universitas dan ribuan sekolah berdiri dari semangat dakwah yang mencerdaskan. Di sektor kesehatan, lebih dari 400 rumah sakit dan klinik Muhammadiyah telah menjadi tumpuan pelayanan publik. Pemerintah boleh membangun infrastruktur, tetapi Muhammadiyah telah lama membangun struktur jiwa bangsa.
(Sumber: Republika.co.id, 18 Oktober 2025)

Maka tak heran jika Dr. Dadan Hindayana berulang kali mengingatkan kalimat itu dalam berbagai forum resmi: “Pemerintah berhutang banyak kepada Muhammadiyah.” Ungkapan tersebut adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai kerja sosial yang tak menuntut imbalan, melainkan pengabdian yang berakar dari iman. Dalam konteks kenegaraan, hutang itu bukan dalam bentuk finansial, melainkan moral pengakuan atas ketulusan dan kontribusi historis yang mengisi ruang di mana negara belum sempat hadir.
(Sumber: Antaranews.com, 15 Oktober 2025)

Muhammadiyah telah menanamkan model pembangunan yang mandiri dan berkeadilan, jauh sebelum jargon good governance populer di dunia birokrasi. Setiap amal usaha, dari sekolah dasar hingga universitas, dikelola dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Dr. Dadan melihat itu sebagai bentuk role model yang patut ditiru oleh institusi pemerintah. Ia kerap menegaskan bahwa tata kelola Muhammadiyah sejalan dengan semangat pembangunan nasional berbasis etika publik dan kesejahteraan masyarakat.
(Sumber: Tempo.co, 16 Oktober 2025)

Kiprah Muhammadiyah juga sangat terasa saat pandemi COVID-19 melanda. Melalui Muhammadiyah Covid-19 Command Center, ribuan relawan, tenaga medis, dan lembaga filantropi bekerja tanpa pamrih melayani masyarakat. Pemerintah pun mengakui, kecepatan dan koordinasi Muhammadiyah dalam merespons krisis menjadi pelajaran berharga tentang sinergi antara negara dan masyarakat sipil.
(Sumber: CNN Indonesia, 14 Oktober 2025)

Dalam konteks ini, pernyataan Dr. Dadan Hindayana bukanlah pengulangan tanpa makna, melainkan pengingat agar negara tidak kehilangan nuraninya. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk meneladani dan memperkuat kolaborasi dengan organisasi seperti Muhammadiyah bukan hanya dalam tataran simbolik, tetapi juga kebijakan nyata yang berpihak kepada rakyat.
(Sumber: Detik.com, 21 Oktober 2025)

Lebih jauh, apa yang disebut “hutang” itu sejatinya adalah bentuk debt of gratitude utang budi bangsa kepada kekuatan moral yang menjaga fondasi nilai di tengah guncangan modernitas. Muhammadiyah telah membuktikan bahwa pembangunan tak selalu harus menunggu negara; cukup dengan iman, ilmu, dan amal, kemajuan dapat ditanam dari akar masyarakat. Pemerintah hanya perlu memastikan tanah tempat benih itu tumbuh tetap subur dan adil.
(Sumber: Tirto.id, 19 Oktober 2025)

Dr. Dadan Hindayana mengingatkan bahwa sinergi negara dan organisasi masyarakat harus terus diperkuat dalam semangat nation building. Pemerintah bisa belajar banyak dari cara Muhammadiyah menjaga akuntabilitas lembaga, mengembangkan SDM unggul, dan menjaga integritas. Ia menyebut, “Selama Muhammadiyah masih ada, Indonesia tidak akan kehilangan cahaya moralnya.”
(Sumber: Suara Muhammadiyah, 17 Oktober 2025)

Dengan demikian, pernyataan “Pemerintah berhutang banyak kepada Muhammadiyah” sejatinya adalah bentuk penghargaan negara terhadap sejarah panjang perjuangan tanpa pamrih. Hutang itu tidak dimaksudkan untuk dibayar dengan uang, tetapi dengan kebijakan publik yang menghormati, melibatkan, dan memperkuat peran civil society. Di tengah arus globalisasi yang kian menipiskan nilai, negara butuh penopang moral seperti Muhammadiyah untuk menjaga arah bangsa.
(Sumber: Media Indonesia, 23 Oktober 2025)

Ujaran berulang Dr. Ir. Dadan Hindayana bukanlah kebetulan, tetapi penanda bahwa pemerintah sadar ada tangan-tangan lembut yang sejak dulu membangun bangsa tanpa banyak bicara. Dan di antara tangan itu, Muhammadiyah berdiri tegak, memegang cahaya kerja ikhlas yang tak lekang waktu. Negara boleh besar karena kekuasaan, tetapi ia hanya berwibawa karena ketulusan rakyatnya. (Dwi Taufan Hidayat)