ASKARA- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam melaksanakan tugas menjaga ideologi negara terkadang tidak selalu dirasakan oleh masyarakat, terutama ketika kehidupan berbangsa berjalan normal tanpa gejolak.

Namun, ketika muncul dinamika nasional yang membutuhkan pemahaman kebangsaan, peran MPR menjadi sangat terasa.

"Tugas menjaga ideologi negara terkadang dianggap sebagai kebutuhan, namun ketika keadaan biasa-biasa saja, tugas itu seolah-olah tidak dianggap penting. Padahal, kesadaran berbangsa dan bernegara harus terus dijaga," kata Ahmad Muzani pada acara media gathering bertema \'Sinergi MPR dan Media dalam Merawat Kebhinekaan\' di Bandung, Jumat (24/10/2025).

MPR menurutnya, tidak menutup diri terhadap berbagai masukan, pandangan, maupun kritik, termasuk terkait wacana amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"MPR tidak mengunci rapat-rapat terhadap pikiran amandemen UUD 1945. Menutup rapat ide amandemen berarti menutup peluang munculnya gagasan-gagasan cemerlang tentang masa depan bangsa dan konstitusi kita," kata Muzani.

Kalau pun terjadi perubahan, Muzani mengingatkan agar proses perubahan konstitusi dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh pertimbangan.

"Mempermudah amandemen UUD 1945 juga bukan hal yang bijak, karena konstitusi adalah dasar negara yang harus berpikir secara matang," ujarnya.

Jadi, MPR kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, membuka diri terhadap semua pandangan, baik yang menginginkan amandemen maupun yang menilai cukup sampai di sini. (dry)