ASKARA-Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menata dan mengurangi jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disambut baik kalangan DPR.

Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, misalnya. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan semangat efisiensi, sinergi antarperusahaan negara, serta peningkatan daya saing BUMN agar lebih sehat dan profesional.

"Sudah saatnya BUMN kita disederhanakan, dari segi jumlah agar fokus pada sektor strategis dan mampu bersaing secara global. Banyak BUMN yang tumpang tindih fungsinya, bahkan terus merugi. Restrukturisasi menjadi langkah tepat untuk mengurangi beban negara dan memperkuat tata kelola,” ujar Nevi Zuairina di Jakarta, Senin kemarin (20/10/2025).

Politisi PKS ini menilai, pengurangan jumlah BUMN akan mendorong efisiensi operasional dan finansial, memperjelas tugas dan fungsi antarentitas, serta meningkatkan kepercayaan investor melalui praktik Good Corporate Governance (GCG) yang lebih kuat.

Pihaknya menegaskan bahwa negara cukup mempertahankan BUMN yang berperan strategis di bidang energi, pertahanan, kesehatan, dan infrastruktur vital, sementara sektor non-strategis bisa diserahkan kepada swasta.

Namun, legislator asal Sumatera Barat II ini juga menekankan pentingnya kehati-hatian agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan masalah baru.

“Risiko pemutusan hubungan kerja (PHK), hilangnya layanan publik, hingga potensi kerugian aset negara harus diantisipasi. Pemerintah wajib menyiapkan kompensasi dan reskilling bagi pekerja yang terdampak,” tegasnya.

Nevi juga mengingatkan agar proses merger, likuidasi, atau konsolidasi dilakukan secara transparan dan akuntabel. Komisi VI DPR RI, lanjutnya, akan mengawasi penuh kebijakan ini agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan atau praktik jual murah aset negara.

Pihaknya mencontohkan beberapa BUMN bermasalah seperti PT Kertas Leces, PT Industri Sandang Nusantara, dan PT Industri Gelas yang perlu penanganan tegas, serta BUMN besar seperti Waskita Karya, Merpati, Biofarma, dan Krakatau Steel yang harus dikelola dengan cermat karena menyangkut pelayanan publik dan penugasan pemerintah.

“Saya Fraksi PKS mendukung langkah efisiensi ini selama tujuannya untuk memperkuat ekonomi nasional, memperbaiki tata kelola, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun semua prosesnya harus transparan, adil, dan berpihak pada kepentingan publik,” tutup Nevi Zuairina.(dry)