ASKARA- Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka (dilantik pada 20 Oktober 2024), banyak pihak yang optimis, termasuk Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno.

Pasalnya, Edfy menilai kebijakan yang diluncurkan selama setahun terakhir menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat miskin dan mengusung prinsip “no one is left behind” sebagai landasan dalam perumusan kebijakan ekonomi.

“Bagi saya, setahun pemerintahan Presiden Prabowo ini memberikan optimisme. Kebijakan-kebijakan yang diambil menyentuh langsung kebutuhan rakyat miskin dan memastikan tidak ada yang tertinggal,” kata Eddy, Senin (20/10/2025).

Dia mencontohkan soal komitmen Presiden Prabowo dalam menghadapi krisis iklim. Eddy menyebut, di tengah narasi global yang meragukan perubahan iklim, Presiden Prabowo justru menegaskan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan, terutama masyarakat miskin, yang paling terdampak oleh krisis lingkungan.

“Presiden Prabowo tampil memberikan perspektif lain tentang dampak krisis iklim, yang merugikan masyarakat miskin dan menurunkan produktivitas ekonomi. Ini menunjukkan komitmen bahwa perlindungan harus diberikan kepada mereka yang paling lemah,” katanya.

Selain itu pihaknya juga menyoroti kebijakan energi terbarukan yang menjadi bagian dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.

Eddy mengatakan sebagian besar tambahan kapasitas pembangkit listrik baru akan bersumber dari energi baru dan terbarukan (EBET), sejalan dengan komitmen yang disampaikan Presiden Prabowo dalam Sidang Umum PBB.

“RUPTL menargetkan penambahan kapasitas listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW), di mana 76 persen berasal dari EBET. Ini menjadi bukti konkret dari komitmen iklim pemerintah,” ujarnya.

Rencana tersebut katanya mencakup pembangunan 28 GW energi terbarukan hingga 2029 dan tambahan 41,6 GW dari 2030 hingga 2034.

Eddy menekankan bahwa keberhasilan program ini membutuhkan dukungan lintas sektor, termasuk teknologi, pembiayaan, serta koordinasi antarpemangku kebijakan.

Ia juga menyebut bahwa transisi energi memiliki manfaat ekonomi yang signifikan, termasuk pengurangan impor energi dan penciptaan lapangan kerja baru di sektor hijau (green jobs).

“RUPTL ini diproyeksikan menciptakan sekitar 760 ribu lapangan kerja baru berbasis energi bersih. Ini akan mengurangi ketergantungan kita pada energi impor seperti LPG, solar, dan minyak tanah,” tambahnya.

Kebijakan ini menurutnya, sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat solusi ketahanan pangan, energi, dan air, sekaligus mengangkat masyarakat dari kemiskinan.

“Kami berharap komitmen Presiden diikuti dengan kebijakan konkret dari para pembantunya, sehingga transisi energi benar-benar bisa memberikan dampak positif bagi seluruh rakyat Indonesia,” demikian Eddy. (dry)