ASKARA-Usulan peningkatan status Perum Bulog menjadi lembaga setara kementerian dinilai sebagai langkah strategis untuk memastikan Indonesia memiliki sistem pangan yang kuat, mandiri, dan tahan terhadap gejolak pasar global.

Penilaian itu disampaikan anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo, Senin (20/10/2025).

Menurut Firman, posisi Bulog yang saat ini masih berbentuk badan usaha justru membatasi ruang geraknya dalam menjalankan fungsi negara di bidang pangan.

Padahal, Bulog ujarnya memegang peran vital sebagai buffer stock nasional yang berfungsi menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok, terutama beras.

“Gagasan untuk mengembalikan fungsi Bulog sebagai penyangga stok dan harga pangan yang dikuasai negara sangatlah penting dalam menjaga stabilitas pangan dan harga di Indonesia. Dengan demikian, negara dapat lebih efektif dalam mengatur ketersediaan pangan dan menjaga harga yang stabil bagi masyarakat,” kata politisi Partai Golkar ini.

Firman mengatakan, angkah tersebut semakin relevan di tengah ketidakpastian rantai pasok global, perubahan iklim, dan dinamika geopolitik dunia yang membuat harga pangan internasional mudah berfluktuasi.

Menurutnya, Indonesia harus belajar dari berbagai negara yang mulai memperkuat kembali peran negara dalam sistem pangan mereka.

“Krisis pangan global bukan lagi isu jauh. Beberapa negara sudah membatasi ekspor bahan pangan. Kalau Bulog tetap diperlakukan hanya sebagai BUMN logistik, kemampuan negara untuk melindungi rakyatnya akan terbatas,” ujar Anggota Baleg DPR ini.

Pihaknya juga menekankan penguatan Bulog dapat dilakukan melalui beberapa langkah konkret. Pertama, meningkatkan kapasitas dan infrastruktur Bulog agar mampu mengelola stok pangan secara efisien.

Kedua, memperluas pengadaan dari petani lokal, sehingga produksi dalam negeri meningkat dan ketergantungan terhadap impor berkurang. Ketiga, menjadikan Bulog sebagai instrumen utama stabilisasi harga di pasar dengan intervensi yang terukur dan berkeadilan.

Selain itu, dia juga menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik penimbunan dan spekulasi harga yang kerap merugikan masyarakat.

"Penguatan kelembagaan Bulog akan membuat fungsi pengawasan dan intervensi pemerintah lebih efektif dan cepat," ujar Firman. (dry)