ASKARA-DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menyampaikan sejumlah evaluasi terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam pernyataannya kepada awak media pada Minggu (19/10/2025), Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira menyoroti tantangan dalam konsolidasi program prioritas serta arah kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Andreas mengatakan, masa awal pemerintahan Prabowo merupakan periode transisi yang kompleks, terutama dalam menggabungkan janji kampanye dengan visi Asta Cita yang menjadi fondasi program kerja nasional.

“Memadukan komitmen kampanye dengan kerangka Asta Cita ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Ini menjadi masa evaluasi yang berat,” ujarnya.

Pihak menyoroti terbitnya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang menetapkan IKN sebagai pusat politik nasional pada tahun 2028. Ia menilai arah peruntukan IKN masih belum sepenuhnya jelas dan perlu ditinjau ulang.

Sedangkan terkait pengalihan pengelolaan aset strategis dari BUMN ke Danantara kata Andreas menunjukkan adanya persoalan tata kelola.

Belum lagi proyek strategis nasional (PSN) yang menuai kritik, serta utang KA Cepat Whoosh yang membebani APBN,” katanya.

Selain itu, partai banteng moncong putih ini juga menyoroti perlunya fokus terhadap program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, dan penguatan Danantara.

Untuk program MBG, Andreas menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan dan dampaknya bagi anak-anak penerima manfaat. Ia berharap program ini benar-benar memberikan kontribusi nyata terhadap pemenuhan gizi dan kualitas pendidikan.

Selain itu ada hal yang penting yang disorotinya dari pemerintahan sebelumnya. Andreas meminta agar dilakukan revisi terhadap program warisan pemerintahan sebelumnya. "Revisi perlu dilakukan secara selektif dan efisien," ujarnya.

Pihaknya juga menyinggung dinamika internal kabinet, termasuk keberadaan sejumlah menteri yang disebut sebagai “titipan” dari pemerintahan sebelumnya. Terkait hal itu, Andreas menyampaikan saran kepada Presiden Prabowo.

“Prabowo perlu memastikan loyalitas dan efektivitas para pembantunya agar akselerasi program prioritas bisa berjalan optimal,” kata Andreas.

Pada bagian lain, Andreas juga menyoroti pentingnya ketegasan dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Menurutnya, konsistensi Presiden Prabowo dalam menjalankan reformasi hukum akan menjadi perhatian publik menuju tahun-tahun mendatang.

Langkah-langkah reformasi, termasuk dalam pemberantasan korupsi dan pembenahan institusi kepolisian, akan menjadi indikator penting dalam menilai arah pemerintahan hingga 2029,” ujarnya. (dry)