ASKARA- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Eddy Soeparno menegaskan pentingnya audit menyeluruh pondok pesantren sebelum dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk proyek tersebut.

Hal itu dikatakannya menanggapi rencana pemerintah untuk membangun kembali Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, pasca insiden tragis yang menewaskan puluhan santri.

“Setiap penggunaan APBN harus dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, saya mendorong agar dilakukan audit terlebih dahulu terhadap rencana pembangunan Ponpes yang akan menggunakan dana negara,” ujar Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Dia menegaskan akuntabilitas harus menjadi prioritas dalam setiap alokasi anggaran, termasuk untuk pembangunan fasilitas pendidikan keagamaan. Edy melanjutkan, pengawasan serupa sebaiknya diterapkan secara menyeluruh terhadap seluruh pondok pesantren yang menerima dukungan anggaran pemerintah.

“Dengan audit yang ketat, publik dapat mengetahui bahwa dana yang digunakan benar-benar sesuai peruntukannya. Ini penting, tidak hanya untuk Ponpes yang baru saja mengalami musibah, tetapi juga untuk semua lembaga serupa di Indonesia,” tegasnya.

Pihaknya juga menyampaikan dukungannya terhadap langkah investigasi yang tengah dilakukan oleh aparat kepolisian terkait runtuhnya bangunan musala dan asrama putra di Ponpes Al Khoziny. Ia percaya proses hukum akan berjalan transparan dan hasilnya diumumkan kepada masyarakat.

“Saya yakin aparat penegak hukum akan bekerja secara profesional dan menyampaikan hasil investigasi secara terbuka setelah semua informasi terkumpul,” ujar politisi PAN ini.

Terkait tragedi tersebut, Polda Jawa Timur telah membentuk tim gabungan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Khusus untuk menyelidiki penyebab insiden tersebut. Dugaan awal mengarah pada kegagalan konstruksi sebagai pemicu utama runtuhnya bangunan.

Begitu juga Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan bahwa perbaikan gedung Ponpes Al Khoziny akan didanai sementara melalui APBN. Ia juga membuka kemungkinan adanya dukungan dari sektor swasta dalam proses rehabilitasi

Untuk saat ini, ujarnya, dana berasal dari APBN. Tapi kami tidak menutup kemungkinan adanya bantuan dari pihak swasta, kata Dody dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (7/10).(dry)