ASKARA- Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) akan difokuskan pada peningkatan mutu pendidikan, kejelasan status guru dan dosen, serta ketegasan alokasi anggaran pendidikan 20 persen dari APBN.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian pada Forum Legislasi dengan tema "Revisi UU Sisdiknas Dinilai Tekankan Pemerataan dan Mutu Pendidikan", di gedubg DPR, Selasa (30/9/2025).

Forum yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI ini juga menghadirkan pembicara Pengamat Pendidikan Darmanigtyas.

Menurutnya, undang-undang yang sudah berusia 22 tahun itu dinilai tidak lagi sepenuhnya relevan dengan kebutuhan dan dinamika pendidikan saat ini.

Oleh karena itu, pihaknya, dalam hal ini Komisi X DPR meminta masukan dari seluruh pemangku kepentingan di dunia pendidikan dan kemudian menyusun naskah akademik revisi UU Sisdiknas dengan metode kodifikasi.

“Pendidikan itu sistem. Maka revisi tidak bisa setengah-setengah, harus dari hulu ke hilir. Semua komponen dari kebijakan, anggaran, hingga guru dan dosen akan masuk dalam revisi,” ujar Lalu.

Salah satu hal penting yang akan dipertegas dalam revisi menurut dia adalah penggunaan anggaran pendidikan 20 persen. Pasalnya, selama ini, alokasi tersebut kerap ditafsirkan berbeda-beda dan tidak sepenuhnya dikelola oleh kementerian yang menangani pendidikan.

“Seharusnya 20 persen itu murni untuk pendidikan, titik. Tidak bisa diinterpretasikan untuk program lain. Kalau betul 20 persen dipakai untuk pendidikan, maka wajib belajar 13 tahun, dari PAUD hingga SMA/SMK, bisa digratiskan,” katanya.

Selain isu anggaran, revisi kali ini kata Lalu, juga menyoroti status guru dan dosen, termasuk pengakuan terhadap guru pesantren dan madrasah yang selama ini belum sepenuhnya tercakup dalam regulasi.

DPR, tegasnya, ingin memastikan semua pendidikbaik di sekolah negeri, swasta, maupun lembaga pendidikan keagamaan mendapat perlakuan setara.

Terkait maraknya isu di media sosial yang menyebut sertifikasi guru, tunjangan, dan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) akan dihapus dalam revisi, Lalu menegaskan informasi tersebut hoaks.

“Revisi masih dalam tahap penyusunan naskah akademik. Jadi kalau ada yang beredar tentang penghapusan sertifikasi atau PPG, itu tidak benar,” tegasnya. (dry)

Editor: Hendry Ginting