ASKARA-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menerus menimbulkan beberapa masalah dan perlu segera dicarikan solusinya.

Bahkan anggota DPR Komisi IX DPR, Lucy Kurniawan mengkhawatirkan carut marut program MBG, menjadi pintu masuk terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

"Hal ini tentu perlu segera diatasi agar potensi tersebut tidak terjadi. Jadi, pelaksanaan program MBG masih perlu pembenahan. Salah satunya, manajemen dapur MBG sebaiknya distandarkan, termasuk gizi, keragaman menu, dan kebersihannya," kata Lucy Kurniawan, Jumat (19/9/2025).

Dengan begitu, menurutnya, semua dapur MBG di-manage dengan cara yang sama, sehingga keluaran menunya juga memenuhi standar gizi dan kebersihan yang sama.

Kemudian, Lucy melanjutkan manajemen distribusi juga sebaiknya distandarkan, agar pengiriman MBG sampai tepat waktu dengan standar kebersihan yang sama.

Begitu juga rekrutmen SPPI dan pengadaan dapur MBG katanya lagi harus transparan. Hal itu diperlukan untuk mencegah terjadinya KKN.

Terakhir, pengadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) haruslah transparan dan berkeadilan. Dengan begitu peluang terjadinya KKN dapat ditiadakan.

"Hal ini diperlukan agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto dapat terwujud secara efisien dan efektif serta bermanfaat bagi anak bangsa," ujarnya.

Lucy mengevaluasi pelaksanaan program MBG yang terus menimbulkan masalah. Pertama, sudah ribuan siswa dilaporkan mengalami keracunan makanan setelah mengkonsumsi paket MBG di berbagai daerah.

"Dugaan keracunan dipicu masalah kebersihan dan higienitas makanan yang buruk, serta kualitas makanan yang tidak layak konsumsi," kata Lucy.

Dua, pihaknya masih ditemukan gizi menu yang disediakan tidak sesuai standar, dengan kandungan protein dan vitamin yang rendah.

Tiga, ujar Lucy, menu MBG tidak selalu mengutamakan bahan segar dan justru menggunakan pangan ultra-proses yang tinggi gula, lemak, dan garam, yang dapat memicu obesitas dan penyakit tidak menular lainnya.

Empat, kualitas makanan diragukan, termasuk kurangnya keragaman menu.

Lima, penggunaan wadah makanan yang berbeda-beda standar, dari wadah stainless steel hingga plastik tipis yang mengandung bahan kimia berbahaya, menunjukkan tidak adanya standarisasi layanan.

Enam, proses rekrutmen Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dianggap tidak transparan, dengan masalah seperti hilangnya nama peserta setelah lulus.

Tujuh, proses pengadaan dapur MBG belum sepenuhnya transparan. Akibatnya, banyak peserta yang mengajukan pengadaan dapur MBG kecewa. (dry)