ASKARA - Presiden Prabowo Subianto menatap jauh ke depan. Dalam pandangannya, Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan sekadar megaproyek infrastruktur, melainkan simbol perubahan tata pemerintahan Indonesia. Targetnya jelas: pada 2028, Nusantara sudah harus berfungsi penuh sebagai ibu kota politik negeri ini.

Komitmen tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, yang diundangkan pada 30 Juni 2025. Perpres ini memuat arah kebijakan strategis pemindahan aparatur negara, pembangunan kawasan, hingga target layanan kota cerdas.

Ribuan ASN Siap Menyongsong Peradaban Baru

Perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi langkah paling konkret. Menurut beleid itu, sebanyak 1.700 hingga 4.100 ASN akan ditugaskan di Nusantara.

Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, menyebut sudah ada 16 kementerian/lembaga (KL) yang dipilih untuk tahap awal relokasi, dengan total sekitar 3.500 ASN. Saat ini, IKN telah dihuni 1.200 ASN, ditambah 5.000 pekerja konstruksi yang siang malam bekerja membangun wajah ibu kota baru.

“Sebanyak 16 kementerian/lembaga telah terpilih untuk relokasi awal, dengan jumlah ASN sekitar 3.500 orang,” ujar Bimo, Agustus lalu.

Target Ambisius Pembangunan KIPP

Tak hanya pemindahan pegawai, Prabowo merinci pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sebagai jantung Nusantara. Beberapa target yang ditetapkan antara lain:

800–850 hektare luas area terbangun di KIPP dan sekitarnya,

20% pembangunan gedung/perkantoran,

50% hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan,

50% sarana prasarana dasar kawasan,

Indeks aksesibilitas 0,74, yang menunjukkan konektivitas kawasan.

Dengan target itu, Nusantara diharapkan tidak hanya menjadi pusat administrasi, tetapi juga representasi kota modern yang mengedepankan keberlanjutan.

Tantangan Penapisan ASN

Namun jalan menuju 2028 tidak tanpa hambatan. Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa proses penapisan ASN masih berlangsung. Hal ini penting karena struktur pemerintahan baru dalam Kabinet Merah Putih membawa konsekuensi pada jumlah dan kebutuhan pegawai di tiap kementerian/lembaga.

“Tahun ini sudah mulai proses penapisan. Presiden menargetkan 2028 sudah ada tiga trias politika di sana. Maka kita bersama Otorita IKN menyesuaikan agar ketika Perpres rampung, ASN siap dipindahkan,” kata Rini di Kompleks Parlemen, Senayan, 15 September 2025.

Artinya, sebelum Nusantara benar-benar menjadi ibu kota politik, harus ada penyesuaian birokrasi yang matang, agar perpindahan tidak menimbulkan kekacauan tata kelola pemerintahan.

IKN Sebagai Ibu Kota Politik, Bukan Hanya Administrasi

Berbeda dengan konsep awal yang lebih menekankan pemindahan pusat administrasi, Prabowo menegaskan bahwa Nusantara akan menjadi ibu kota politik. Ini berarti, fungsi trias politika—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—harus benar-benar hadir di Nusantara.

Langkah ini menjadi sinyal bahwa Nusantara bukan sekadar proyek simbolis, melainkan transformasi nyata dalam struktur kekuasaan negara. “Presiden 2028 tuh kan harus ada tiga trias politika harus ada di sana semuanya,” tegas Rini.

Antara Ambisi dan Realitas

Meski perencanaan terukur, tantangan di lapangan tetap besar. Mulai dari kesiapan infrastruktur, minat ASN untuk pindah, hingga penataan ruang yang harus memastikan Nusantara tidak menjadi sekadar “kota administratif” tanpa ruh kehidupan.

Namun bagi Prabowo, waktu empat tahun ke depan adalah momentum emas. Jika target 2028 tercapai, Nusantara akan tercatat dalam sejarah sebagai proyek politik terbesar Indonesia sejak era pemindahan ibu kota dari Yogyakarta ke Jakarta pasca-kemerdekaan.

Dengan segala dinamika, IKN tetap menjadi proyek kebangsaan yang penuh harapan. Ribuan ASN bersiap meninggalkan Jakarta, gedung-gedung pemerintahan perlahan tumbuh di tanah Kalimantan, dan pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur kota cerdas.

Ambisi menjadikan Nusantara sebagai ibu kota politik 2028 bisa menjadi batu loncatan besar menuju pemerintahan yang lebih modern, efisien, dan berorientasi masa depan. Namun, apakah target ambisius ini benar-benar bisa tercapai tepat waktu? Jawabannya akan ditentukan oleh konsistensi, koordinasi, dan keberanian politik pemerintah dalam empat tahun mendatang.