ASKARA - Apakah mungkin menteri keuangan menjadi pintu masuk perubahan arah dunia? Pertanyaan ini terdengar sederhana, tetapi beberapa hari terakhir seolah memberikan jawabannya. Indonesia dan Nepal sama-sama mengganti menteri keuangannya setelah melalui peristiwa gerakan massa yang dramatis.

Rumah Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia, dijarah massa. Sementara di Nepal, rumah Bishnu Prasad Paudel, Menteri Keuangan sekaligus Wakil Perdana Menteri, dibakar. Ia bahkan dipukul, ditelanjangi, lalu diarak ke jalan. Peristiwa ini bukan sekadar kisah domestik. Ada sinyal kuat bahwa ini menandai arah baru dalam percaturan geopolitik dunia.

Pertemuan Beijing dan Pesan yang Mengubah Segalanya

Pada 3 September 2025, Beijing menjadi tuan rumah bagi 24 kepala negara. Mereka mewakili mayoritas populasi dunia sekaligus kekuatan ekonomi yang terus tumbuh. Indonesia dan Nepal turut hadir dalam forum tersebut. Namun, ini bukan sekadar pertemuan biasa.

Ada pesan kuat yang datang dari dua poros besar, Cina dan Rusia: sebuah komitmen penuh untuk membersihkan kementerian keuangan dari orang-orang yang terlalu dekat dengan IMF, Bank Dunia, dan Amerika. Dalam hitungan hari, Indonesia langsung mengganti menteri keuangannya. Nepal menyusul dengan cara yang jauh lebih brutal.

Bersih-Bersih Dapur Ekonomi

Mengapa harus dimulai dari mengganti menteri keuangan? Jawabannya sederhana: menteri keuangan adalah kunci. Dari kursi itu, arah belanja, utang, dan kebijakan fiskal diputuskan. Selama puluhan tahun, negara berkembang diarahkan mengikuti resep IMF dan Bank Dunia: penghematan ketat, disiplin fiskal, privatisasi, serta liberalisasi pasar yang membuka lebar pintu bagi modal asing.

Namun, situasi kini berbeda. Amerika dan Eropa pusing dengan beban utang yang menumpuk dan ekonomi yang melemah. Negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin mulai mencari jalan alternatif: membelanjakan lebih banyak untuk rakyat, bukan sekadar melunasi utang; membangun kedaulatan ekonomi, bukan sekadar menjaga stabilitas pasar global.

BRICS Plus Bangun Panggung Baru

Di balik perubahan ini, ada peran aliansi baru: BRICS Plus (Brasil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan, dan mitra lainnya). Mereka menawarkan alternatif pembangunan dan pendanaan tanpa syarat ala Barat. Tidak ada pemangkasan anggaran sosial. Tidak ada privatisasi paksa.

BRICS Plus kini membangun fondasi sistem ekonomi paralel: bank pembangunan sendiri (New Development Bank) dan sistem pembayaran berbasis mata uang non-Dollar. Dorongan untuk “membersihkan” jajaran menteri keuangan dari “orang-orang IMF” bisa jadi merupakan syarat komitmen tak tertulis bagi negara-negara yang ingin bergabung.

Efek Domino Geopolitik

Setelah Indonesia dan Nepal, siapa berikutnya? Negara-negara yang hadir di Beijing kini berada dalam sorotan. Asia Tenggara, Amerika Latin, atau Afrika berpotensi menyusul. Brasil tengah dilanda keresahan publik akibat ketimpangan, sementara Afrika Selatan masih terjebak kebijakan penghematan ala IMF. Efek domino tampak tak terhindarkan.

Peristiwa ini bukan hanya pergantian pejabat, melainkan pergeseran poros dunia. Seolah ada tangan-tangan tak terlihat yang sedang menyusun ulang peta kekuatan ekonomi global.

Pandangan Sosialisme: Ekonomi untuk Rakyat

Di tengah lahirnya dunia multipolar, gagasan Sosialisme kembali relevan. Sistem ekonomi seharusnya melayani rakyat, bukan sebaliknya. Kritik terhadap IMF dan Bank Dunia sudah lama digaungkan: mereka dianggap alat neoliberalisme, mendorong privatisasi, dan memotong subsidi yang justru menyengsarakan rakyat.

Kini, saat poros dunia bergeser, peluang membangun sistem yang lebih adil terbuka lebar. Pertanyaannya, apakah para pemimpin negara mampu memanfaatkan momentum ini untuk membangun pondasi ekonomi baru yang benar-benar berpihak pada rakyat, atau sekadar berganti tuan dari Barat ke Timur?

Bobby Ciputra
Ketua AMSI
Angkatan Muda Sosialis Indonesia