ASKARA - Ketua FKPPI 0902 Jakarta Utara, Iwan Iryansyah Setiawan, SE., angkat suara terkait hasil seleksi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tahun 2025 di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, khususnya di wilayah Jakarta Utara. Ia menilai proses seleksi tersebut jauh dari prinsip transparansi dan objektivitas.

Menurut Iwan, terdapat indikasi kuat bahwa proses seleksi tidak dilakukan secara objektif. 

Iwan menyoroti sejumlah kejanggalan yang dinilai mencederai kepercayaan publik. Bahkan, ia menduga adanya intervensi politik dalam penetapan anggota terpilih, termasuk keterlibatan oknum yang merupakan pengurus partai politik.

Di antaranya adalah dugaan keterlibatan partai politik dalam proses seleksi, hingga indikasi bahwa beberapa anggota terpilih FKDM merupakan pengurus partai.

“Ada tiga hal yang kami cermati: seleksi tidak objektif, ada dugaan intervensi partai, dan keterlibatan unsur parpol dalam FKDM terpilih,” tegasnya di Jakarta, Rabu (10/9).

Ia pun mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk segera menganulir hasil seleksi FKDM Jakarta Utara dan melakukan proses ulang yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari kepentingan politik. 

Menurutnya, langkah ini penting untuk menjaga kredibilitas lembaga serta kepercayaan masyarakat.

“Jangan sampai ketidakjelasan ini menimbulkan keresahan dan kecurigaan yang dapat mengganggu kondusifitas wilayah Jakarta Utara,” tambahnya.

Iwan juga meminta Walikota Administratif Jakarta Utara untuk lebih peka terhadap kritik masyarakat dan menjaga stabilitas keamanan serta kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

 “Kami akan menelusuri lebih lanjut indikasi-indikasi tersebut. Ini bukan soal siapa yang terpilih, tapi bagaimana prosesnya dijalankan dengan adil dan terbuka,” tutupnya.