ASKARA - Organisasi masyarakat PEKAT Indonesia Bersatu menegaskan kembali komitmennya untuk mengawal kebijakan pemerintah, terutama dalam pemberantasan korupsi dan penguatan ekonomi kerakyatan. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PEKAT Indonesia Bersatu, H. Muhammad Milano Lubis, SH. MH, usai rapat pengurus di kantor DPP, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Senin (8/9).

Menurut Milano, rakyat menaruh harapan besar kepada pemerintah untuk segera menuntaskan pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Aturan itu diyakini menjadi instrumen penting agar kekayaan hasil korupsi bisa kembali ke pangkuan rakyat.

“Korupsi adalah pengkhianatan terhadap bangsa. Negara tidak boleh ragu merampas aset hasil kejahatan. Hanya dengan langkah tegas, keadilan dan kesejahteraan bisa diwujudkan,” tegas Milano.

Selain isu korupsi, PEKAT juga menyoroti pentingnya penguatan ekonomi kerakyatan melalui subsidi tepat sasaran, stabilisasi harga pangan, serta pemberdayaan UMKM. Milano menambahkan, pembangunan infrastruktur yang merata, reformasi birokrasi, dan peningkatan kesejahteraan aparat negara menjadi fondasi agar masyarakat percaya pada negara.

Rapat tersebut juga merangkum berbagai keluhan masyarakat, mulai dari harga kebutuhan pokok yang fluktuatif, sulitnya lapangan kerja, biaya pendidikan tinggi, hingga akses kesehatan di daerah yang masih terbatas. Tidak kalah penting, persoalan pungutan liar, ketidakadilan hukum, serta kerusakan lingkungan juga mendapat perhatian serius dari PEKAT.

Dengan sikap itu, PEKAT Indonesia Bersatu menegaskan dukungan penuh pada kebijakan pemerintah yang benar-benar berpihak pada rakyat, sembari meneguhkan perlawanan terhadap korupsi sebagai musuh bersama bangsa.