Oleh: Dr. Rahmat Mulyana, Wakil Rektor Universitas UMMI Bogor 

ASKARA - Jika kita melakukan refleksi diri mengapa semua problem tata kelola bisa berulang terus di negeri ini? Mari kita lakukan masalah internal kita dengan jujur.

---

Self-Reflection: Apa yang Salah dari Kita sebagai Bangsa?

1. Budaya Toleransi terhadap Korupsi

Kita sering menganggap korupsi hanya salah kalau dilakukan oleh orang lain. Saat pejabat mencuri miliaran kita marah, tapi saat keluarga atau teman “titip proyek” atau “urus SIM dengan calo” kita anggap biasa. Inilah budaya permisif yang membuat korupsi membudaya.

2. Mentalitas Pragmatis dan Jalan Pintas

Banyak orang lebih percaya pada koneksi, uang, atau “orang dalam” daripada kerja keras dan kompetensi. Akibatnya, meritokrasi hancur, orang yang berkuasa bukan yang terbaik, melainkan yang paling dekat dengan sumber kuasa.

3. Apatisme Publik

Rakyat sering marah sebentar, lalu diam. Demonstrasi ramai beberapa hari, tetapi setelah itu kembali ke rutinitas, lupa menuntut akuntabilitas. Sikap “udah lah, semua sama saja” melahirkan apatisme yang berbahaya—karena memberi ruang pada elite untuk terus menyalahgunakan kekuasaan.

4. Kultus Figur dan Politik Identitas

Kita mudah terpesona oleh tokoh karismatik, artis, atau tokoh agama, tanpa menilai integritas dan kapasitasnya. Akibatnya, demokrasi berubah jadi ajang popularitas, bukan kualitas. Politik identitas juga membelah masyarakat, melemahkan persatuan, dan mempermudah elit memainkan massa.

5. Lemahnya Disiplin dan Integritas Personal

Kedisiplinan kecil sehari-hari—antri, tepat waktu, taat aturan lalu lintas—sering diabaikan. Kalau hal sederhana saja sulit dijalankan, bagaimana mungkin integritas besar di politik dan birokrasi bisa terbangun?

6. Kecanduan Konsumtif dan Hedonisme

Kita sering mengukur kesuksesan dari kemewahan, bukan kontribusi. Maka tak heran pejabat sibuk pamer harta dan rakyat pun mengidolakannya. Padahal, mental konsumtif ini membuat masyarakat tidak kritis pada sumber harta dan cara mendapatkannya.

7. Kurangnya Literasi Politik dan Ekonomi

Rakyat banyak tidak paham bagaimana APBN, utang negara, subsidi, dan pajak bekerja. Akibatnya mudah dimanipulasi narasi: saat pajak naik, rakyat diam; saat subsidi dipotong, rakyat bingung. Padahal pengetahuan ini vital untuk mengawasi kekuasaan.

8. Solidaritas Sosial yang Melemah

Gotong royong masih ada, tapi makin tipis di kota besar. Individualisme meningkat, rasa empati melemah. Akibatnya, ketika ada ketidakadilan, hanya segelintir yang bergerak, sisanya diam. Padahal perubahan besar butuh solidaritas rakyat luas.

9. Orientasi Jangka Pendek

Baik rakyat maupun elite sama-sama sering berpikir pendek. Rakyat lebih memilih “uang tunai saat kampanye” daripada rencana jangka panjang, sementara elite lebih suka proyek mercusuar yang bisa cepat populer. Ini membuat bangsa gagal membangun visi 25–50 tahun seperti yang dimiliki negara lain.

10. Keterputusan Spiritualitas dari Kehidupan Publik

Agama sering hanya dipraktikkan di ruang ibadah, tidak diintegrasikan dalam tata kelola bernegara. Padahal nilai kejujuran, amanah, dan takut kepada Tuhan adalah fondasi terpenting bagi pejabat maupun rakyat. Hilangnya dimensi spiritual ini melahirkan politik yang kering nurani.

---

Kesimpulan Reflektif

Masalah tata kelola negara memang ada pada elit politik dan struktur institusi, tapi akar terdalamnya ada di mentalitas bangsa sendiri. Selama rakyat masih permisif, apatis, konsumtif, dan pragmatis, maka elit akan terus merasa aman bermain di atas penderitaan rakyat.

Artinya, perubahan sistem harus berjalan beriringan dengan perubahan karakter bangsa. Tidak cukup menuntut 45 butir reformasi, tapi juga menuntut diri sendiri: jujur, disiplin, kritis, dan peduli.