ASKARA-Pemerintah melalui Menteri PPN/Kepala Bappenas meminta   agar menyajikan rincian anggaran secara lebih detail sekaligus menyiapkan langkah strategis menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Hal itu disampaikan Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur IV yang juga anggota Komisi XI, Amin Ak, dalam rapat kerja dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Selasa (3/9/2025).

“Anggaran yang naik dua kali lipat Pak ya, kurang lebih tahun 2006 dibanding dari 2025. Prinsipnya kami mendukung, cuma di sini saya melihat belum terlalu global, kelondongan saja, belum dirinci anggaran itu misalnya kluster kegiatannya. Misalnya untuk penurunan kemiskinan, SDM berkualitas, pertumbuhan tinggi, inklusif dan berkelanjutan. Kalau bisa lebih di-breakdown lagi, lebih detail lagi, itu lebih baik tentu saja,” ujar Amin.

Legislator asal Jawa Timur tersebut menekankan pentingnya transparansi dan kejelasan dalam perencanaan anggaran, terutama untuk program strategis yang menyentuh langsung kepentingan rakyat.

Selain itu, ia  juga menyoroti situasi sosial yang kurang kondusif yang baru-baru ini terjadi di tanah air. Menurutnya, meski kerusakan infrastruktur mudah dihitung, biaya pemulihan yang terkait dengan reputasi Indonesia di mata dunia dan iklim investasi nasional jauh lebih serius.

“Saya punya data sebagai ilustrasi. Di akhir tahun 2023 yield surat utang negara kita yang 10 tahun itu berada di sekitar 6,4%. Namun ketika terjadi dinamika sosial politik pada tahun sebelumnya, itu melonjak 7,8%. Jadi ketika kondisi tidak stabil, otomatis cost yang harus kita tanggung itu sangat besar, di saat kita membutuhkan investasi masuk yang cukup besar,” jelas Amin.

Ia menegaskan, stabilitas politik merupakan faktor kunci untuk menjaga kepercayaan investor dan menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, Amin Ak menekankan agar pemerintah melalui Menteri PPN/Kepala Bappenas menyiapkan solusi konkret pasca aksi demonstrasi, sehingga dinamika sosial di lapangan tidak mengganggu arah pembangunan nasional. (dry)