ASKARA. Akhirnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat terkait sikap dua kadernya,yakni anggota DPR Deddy Yevri Sitorus dan Sadarestuwati, yang menuai kecaman dari publik  dalam beberapa hari terakhir.

Menurut Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, partainya memahami kritik publik atas pernyataan Deddy yang meminta agar anggota DPR “tidak disamakan dengan rakyat jelata”, serta aksi joget Sadarestuwati dalam sidang tahunan MPR-DPR-DPD, beberapa waktu lalu.

“Menyangkut pernyataan Pak Deddy Sitorus maupun Ibu Sadarestuwati, dengan kedaulatan dan otonomi Fraksi PDI Perjuangan, kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat,” ujar Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025).

Pihaknya mengakui kejadian tersebut menjadi pukulan sekaligus pembelajaran berharga  bagi fraksi PDI Perjuangan  di DPR.  Setiap kader banteng tegasnya, wajib lebih berhati-hati menggunakan diksi maupun ekspresi agar tidak menyinggung perasaan publik.

“Secara etik, ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua untuk selalu menggunakan bahasa yang menimbulkan empati dan simpati kepada rakyat,” tegas Said.

Meski demikian, Said menyebut DPP PDIP hingga kini belum memutuskan sanksi resmi terhadap keduanya. Menurutnya,  aksi Sadarestuwati yang berjoget usai sidang tahunan sejatinya dilakukan spontan sebagai bentuk ekspresi kebhinekaan.

“Ya, sama halnya dengan banyak yang ikut berjoget setelah acara selesai. Ibu Sadarestuwati hanya ingin menunjukkan semangat kebhinekaan ketika diputarkan lagu daerah Timur. Tidak lebih dari itu,” jelasnya.

Namun, ia menegaskan bahwa PDIP tidak menutup mata terhadap reaksi publik. “Atas nama Fraksi PDIP, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kekhilafan yang dilakukan Pak Deddy maupun Ibu Sadarestuwati, kami sungguh-sungguh minta maaf,” ujar  Said.

Seperti ramai diberitakan, pernyataan Deddy Sitorus menuai kecaman luas karena dianggap merendahkan rakyat yang justru diwakili DPR. Sementara itu, aksi joget Sadarestuwati bersama sejumlah anggota DPR dalam forum kenegaraan dinilai tidak pantas meski beralasan ingin menunjukkan kebhinekaan.

Publik pun mendesak agar keduanya dijatuhi sanksi, sebagaimana sebelumnya DPR memberikan teguran kepada anggota Fraksi PAN Eko Hendro Purnomo dan Surya Utama (Uya Kuya), anggota Fraksi Nasdem Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, serta Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar Adies Kadir. (dry)