ASKARA - Ketua SETARA Institute, Hendardi, menyerukan agar pemerintah dan aparat keamanan tidak membiarkan eskalasi aksi anarkis berkembang menjadi alasan diberlakukannya kebijakan represif, termasuk darurat sipil maupun darurat militer.

Menurut Hendardi, penjarahan dan perusakan tidak dapat dikategorikan sebagai demonstrasi, melainkan tindakan kriminal yang sama sekali tidak dibenarkan oleh hukum. Ia menegaskan perlu pemisahan jelas antara aksi demonstrasi konstitusional mahasiswa, buruh, pengemudi ojol, dan elemen sipil lainnya yang berlangsung damai dengan kerumunan anarkis yang terorganisir.

“Kerusuhan malam hari dengan target tertentu adalah pola yang hanya mungkin dilakukan oleh orang-orang terlatih. Kerumunan massa anarkis hanyalah fakta permukaan dari kontestasi kepentingan yang lebih besar,” ujarnya. Hendardi menyebut adanya ketegangan elit, perebutan kekuasaan, hingga keberadaan conflict entrepreneur yang memanfaatkan momentum sehingga aksi damai tereskalasi menjadi kekerasan.

Ia meminta aparat keamanan bertindak cepat, tegas, namun tetap terukur. Tindakan tegas, menurutnya, bukan sekadar penembakan, melainkan juga blokade wilayah, pencegahan dini, dan pemulihan cepat situasi. “Jika aksi anarkis dibiarkan, hal itu berpotensi memicu rentetan serangan lanjutan terhadap kelompok lain yang lebih rentan,” katanya.

Hendardi menegaskan bahwa pemulihan situasi harus dilakukan segera demi melindungi harkat dan jiwa manusia, menjaga stabilitas ekonomi, serta mencegah lahirnya kebijakan represif baru. “Momentum ini tidak boleh dijadikan dasar pemberangusan kebebasan sipil. Demokrasi tidak boleh semakin terpuruk hanya karena kelengahan dalam mengendalikan situasi,” pungkasnya.