ASKARA - Sore itu, Jumat (22/8/2025), suasana Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta Selatan, mendadak riuh. Di hadapan kamera, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer – yang akrab disapa Noel – melangkah keluar dari ruang pemeriksaan. Mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK, wajahnya tertunduk, namun ia tetap berbicara lantang.

“Pertama, saya meminta maaf kepada Presiden Pak Prabowo. Kedua, saya minta maaf kepada anak dan istri saya. Ketiga, saya minta maaf terhadap rakyat Indonesia,” ujarnya.
Ia kemudian menambahkan, “Saya tidak di-OTT.”

Pernyataan Noel seolah berusaha meredam guncangan politik yang tengah terjadi. Namun, bagi publik, kata-kata itu tidak cukup. Sebab di balik permintaan maafnya, terbentang kisah panjang praktik pemerasan yang disebut KPK telah mendarah daging di Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya dalam pengurusan Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Jaringan Pemerasan Sejak 2019

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkap, penyelidikan ini bermula dari laporan sejumlah perusahaan penyedia jasa K3 yang merasa diperas untuk mendapatkan sertifikat kelayakan kerja. Biaya “tak resmi” yang dipatok mencapai ratusan juta rupiah per perusahaan.

“Skema ini berjalan sistematis sejak 2019. Para pejabat terkait membuat tarif tertentu untuk mempercepat atau meloloskan sertifikasi. Uang tersebut kemudian disalurkan ke berbagai pihak di dalam kementerian,” ungkap Setyo.

Penyelidikan KPK menemukan keterlibatan setidaknya 11 orang. Noel sendiri, yang baru dilantik sebagai Wamenaker pada Oktober 2024, diduga mengetahui praktik itu dan memilih ikut menikmati hasilnya. Hanya dua bulan setelah menjabat, pada Desember 2024, ia menerima Rp 3 miliar dari aliran dana pemerasan, plus sebuah motor mewah Ducati.

“IEG (Immanuel Ebenezer Gerungan) tahu dan membiarkan praktik ini, bahkan meminta jatah,” tegas Setyo.

Mafia K3: Uang untuk Mobil, Hiburan, hingga Modal Usaha

Di puncak jaringan ini terdapat Irvan Bobby Mahendro, Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 2022-2025. Selama lima tahun, Irvan diduga mengumpulkan Rp 69 miliar. Uang itu digunakan untuk membeli rumah, mobil, membiayai hiburan malam, hingga penyertaan modal di tiga perusahaan yang terafiliasi dengan penyedia jasa K3.

Selain Irvan, Gerry Aditya Herwanto Putra, Subhan, Anitasari Kusumawati, dan pejabat tinggi lain seperti Dirjen Binwasnaker dan K3 Fahrurozi serta mantan Direktur Bina Kelembagaan Hery Susanto ikut menikmati kue haram ini. Uang mengalir deras: Rp 3,5 miliar ke Subhan, Rp 5,5 miliar ke Anitasari, dan setoran rutin Rp 50 juta per minggu untuk pejabat tinggi.

“Semua mengalir berjenjang. Ada uang tunai, ada transfer, ada gratifikasi dalam bentuk kendaraan. Modus ini sudah seperti bisnis gelap dalam birokrasi,” papar Setyo.

Guncangan Politik: Istana Menunggu, Publik Menuntut

Kasus ini langsung mengundang respons Istana. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah menerima laporan resmi dan menyerahkan sepenuhnya kepada KPK.

“Bapak Presiden menghormati proses hukum dan mempersilakan KPK menuntaskan kasus ini. Jika terbukti, pergantian akan segera dilakukan,” kata Prasetyo.

Pernyataan ini dianggap sebagai sinyal bahwa Noel hampir pasti kehilangan jabatannya. Namun, publik bertanya-tanya: mungkinkah skandal ini hanya berakhir pada beberapa pejabat yang ditahan?

Ujian Besar Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo

Skandal pemerasan K3 membuka kembali perdebatan lama tentang korupsi sistemik di sektor perizinan dan sertifikasi di Indonesia. Sertifikat K3, yang semestinya menjadi jaminan keselamatan pekerja, justru dijadikan alat mencari rente.

“Ini ironis. Keselamatan kerja yang menyangkut nyawa buruh dijadikan komoditas untuk memperkaya pejabat,” ujar seorang aktivis buruh yang enggan disebut namanya.

Bagi Presiden Prabowo, kasus ini bisa menjadi ujian serius bagi komitmen antikorupsi pemerintahannya. Menindak Noel hingga ke akar jaringannya akan menunjukkan keseriusan memberantas korupsi. Sebaliknya, jika kasus ini berhenti pada segelintir nama, publik bisa kehilangan kepercayaan sejak awal periode pemerintahannya.

Untuk sementara, Noel dan 10 tersangka lain meringkuk di Rutan KPK. Di luar jeruji, publik menanti jawaban: apakah skandal ini akan menjadi titik balik reformasi birokrasi, atau sekadar satu episode lagi dalam serial panjang korupsi di negeri ini?.