ASKARA - Dalam momen canggung di mana Ketua Komisi III DPR terlihat “masak mi instan pakai gas melon subsidi”, kita menyaksikan sandiwara sinis: kekayaan hampir Rp 10 miliar dipamerkan lewat kesederhanaan yang dipentaskan.

Apakah ini sekadar konten lucu atau cerdas menertawakan rakyat? Saat pejabat memilih teatrikal daripada transparansi, rakyat diajak tertawa tiraninya sunyi, namun sangat kentara.

Panggung sandiwara politik ternyata tak pernah se fadhil ini: memakai LPG 3 kg subsidi, bukan karena kelaparan melainkan untuk hiburan publik.

Tes dramatis ini dibuka oleh Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, yang tampaknya berkompetisi dalam lomba “kesederhanaan palsu” menyulap gas subsidi menjadi alat propaganda.

Padahal, hartanya yang dilaporkan ke KPK mencapai hampir Rp 9,7 miliar. Sebuah kontradiksi yang memaku rasa sinis kita ke kursi penonton. Sumber yang mengungkap total kekayaan ini adalah laporan LHKPN yang dibahas oleh Indopop id (tanggal publikasi 20 Agustus 2025) .

Kejanggalan mulai kentara saat video itu viral. Netizen tidak merespons dengan rasa salut tapi dengan tawa getir dan kritik pedas.

Beberapa warganet menyoroti bahwa meski sang politisi tampil seperti orang biasa yang memasak pakai gas subsisi, realitas kekayaannya jauh melampaui rakyat jelata .

Yang paling mencuri perhatian: Habiburokhman buru buru klarifikasi bahwa video itu diambil bukan di rumahnya melainkan di posko relawan sehingga seolah tidak mengemis empati rakyat dengan properti mewah. Penjelasan ini termuat di media yang lain seperti detikNews dan CNN Indonesia (tanggal publikasi 20 Agustus 2025).

Dan realitasnya berdasarkan LHKPN yang disetorkan pada April 2024 total kekayaan Habiburokhman melonjak hampir Rp 10 miliar properti properti di berbagai kota (Bekasi Bogor Jakarta Lampung) mobil Alphard 2022 dan kas yang tidak sedikit . Paket lengkap: pamer tetapi disajikan sebagai sajian rakyat jelata. Kemenangan grotesque.

Perlihatkanlah ke rakyat “Lihat nih saya juga biasa masak mie pakai gas subsidi” Slogan sensasional yang terdengar seperti ironi berat. Masyarakat disuguh pertunjukan tunggal dimana kesederhanaan adalah perannya bukan dari hatinya. Dan audiens Rakyat sebagai korban utama menyadari bahwa ini bukan ajakan empati melainkan sindiran tersembunyi terhadap mereka yang benar benar hidup hemat karena tak punya pilihan.

Sementara itu isu tunjangan DPR hingga Rp 50 juta per bulan menjadi latar yang semakin memperkeruh suasana. Misalnya artikel dari detikFinance (20 Agustus 2025) menyebut bahwa dengan tambahan tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta per bulan seorang anggota DPR bisa membawa pulang lebih dari Rp 100 juta total penghasilan setiap bulan  serta tanggapan dari wakil ketua DPR bahwa nominal tersebut “biasa saja” menurutnya, sebagaimana dilaporkan oleh detikNews (20 Agustus 2025) . CNN Indonesia juga menyoroti bahwa tunjangan tersebut dianggap “make sense” oleh Sekjen DPR .

Pertanyaannya Apakah bentuk kesederhanaan seperti ini akan menjadi strategi baru? Menyamar sebagai rakyat jelata sambil mengangkangi subsidi yang sejatinya untuk mereka yang membutuhkan lalu tersenyum ke kamera. Ini bukan hanya kegagalan empati tapi juga malpraktik citra yang mempraktikkan sinisme sebagai taktik politik.

Maka berhati hatilah kita melihat cermin tajam: pejabat bukan hanya melampaui rakyat soal kekayaan tapi juga lekas beraksi menertawakan rakyat dengan pretensi sederhana. Video berpotensi viral bukan karena menyentuh melainkan karena pahit ia adalah humor grotesque yang memaksa kita tertawa walau perut kita kram karena ketidakadilan.

Di akhir pertunjukan ini hanya satu soal tersisa di mana letak integritas? Jika kesederhanaan adalah konten dan bukan karakter maka apa artinya jabatan yang seharusnya dipercaya? Ini bukan tentang gas melon semata ini tentang bagaimana power mengoreksi realitas dengan sandiwara. Dan di ujungnya rakyat bisa hanya dengan satu klik “unfollow”. (Dwi Taufan Hidayat))