ASKARA-Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Negara (RAPBN) 2026, anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp 164, 414 Triliun.Anggaran sebesar itu didistribusikan dalam beberapa fokus dan sasaran yakni sebesar Rp 33 Triliun untuk pembangunan lumbung dan cadangan pangan, subsidi pupuk dan pengadaan bermacam jenis pupuk secara total itu 9,62 juta ton. Kemudian, anggaran untuk memperkuat  stok dan stabilitas harga untuk melindungi petani Rp  22,7 triliun.

Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR Panggah Susanto, anggaran ketahanan pangan tersebut merupakan terobosan yang telah lama dinantikan.

"Karena ujung tombak dari ketahanan pangan  salah satunya peran Bulog," kata Panggah pada diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema: “Mengupas Salah Satu Point pada RAPBN 2026 :  Memperkuat Ketahanan Pangan Nasional " yang dilaksanakan oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI, di gedung DPR, Kamis (21/8/2025). Selain Panggah pembicara lainnya adalah  Pengamat Pertanian PERHEPI, Khudori.

Panggah mengatakan, transformasi lembaga ini dari BUMN menjadi lembaga pemerintah sedang berlangsung, dan masih banyak hal yang harus diselesaikan agar target pemerintah, seperti stok beras minimal 3-3,7 juta ton dan harga gabah kering panen Rp6.500 per kilogram, tercapai," kata Panggah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 21 Agustus 2025.

Selain Bulog, Komisi IV DPR RI dia melanjutkan,  menekankan pentingnya distribusi pupuk yang tepat jenis, jumlah, waktu, dan harga untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

"Meskipun kontribusi pupuk terhadap biaya produksi sekitar 20–25 persen, pemupukan yang tepat sangat menentukan keberhasilan hasil panen," kata Panggah.

Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu juga mengungkapkan bila masalah bibit dan pemanfaatan lahan juga menjadi fokus pihaknya.

Menurut  dia, bibit unggul dan lahan subur strategis harus mendapat perhatian serius agar ketahanan pangan tetap terjaga. Panggah juga menekankan perlunya perlindungan lahan-lahan subur di Jawa dan sentra produksi baru di luar Jawa, seperti Lampung, Sulawesi Selatan, dan Sumatra Utara.

Selain itu, modernisasi pertanian dia menegaskan  menjadi kunci menarik generasi muda untuk kembali beraktivitas di sektor pertanian. Faktor teknologi, efisiensi, pemasaran, dan imbal hasil yang memadai menjadi daya tarik agar pertanian menjadi pekerjaan yang menjanjikan bagi generasi baru.

"Ini adalah pokok-pokok yang menjadi fokus Komisi IV. Dengan dukungan anggaran dan kebijakan yang tepat, ketahanan pangan dapat terwujud secara optimal," tegas Panggah (dry)