ASKARA-Banyak persoalan bangsa  yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato kenegaraan perdana pada pembukaan sidang tahunan MPR, DPR dan DPD. Selain persoalan ketahanan pangan, juga soal tambang ilegal.

Terkait persoalan tambang tersebut, Prabowo menyebut kalau pihaknya telah menerima laporan tentang keberadaan tambang ilegal. Menurut laporan yang diterimanya ada sebanyak 1.063 tambang ilegal  yang ada di berbagai daerah.

Prabowo juga menyebut akibat aktivitas tambang tersebut negara berpotensi mengalami kerugian paling sedikit Rp300 triliun. Dan dia meminta agar aparat penegak hukum termasuk TNI dan Polri menindak tegas tanpa pandang bulu.

“Saya minta dukungan seluruh MPR, saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita,” kata Prabowo dalam pidatonya di sidang tahunan MPR/DPR/DPD RI  di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Dia kembali menegaskan komitmennya tidak ada toleransi bagi pihak-pihak yang mencoba melindungi aktivitas tambang ilegal , termasuk jika melibatkan perwira tinggi aktif maupun purnawirawan.

“Apakah ada jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal melindunginya, tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegasnya

Prabowo mengatakan kalau pihaknya telah memerintahkan Panglima TNI  Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengerahkan pasukan dari provinsi lain ketika melakukan penertiban di suatu wilayah.

“Kalau anda mau ke provinsi ini, pakai pasukan dari provinsi lain. Jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun itu,” tegasnya.

Nah kepada kader partainya, Gerindra, Prabowo juga mewanti-wanti agar tidak terlibat dalam kasus serupa. Tapi kalau ada yang terlibat, pihaknya meminta agar segera menjadi justice collaborator.

“Kalau kau Gerindra, tidak akan saya lindungi,” tegasnya. Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Dia menyampaikan harapan agar a tambang dikelola langsung oleh rakyat kecil dan  pemerintah bisa mengatur dan melegalkannya melalui koperasi.

“Kalau rakyat yang nambang, ya sudah kita bikin koperasi. Kita legalkan, kita atur. Tapi jangan alasan rakyat, tahu-tahu menyelundup ratusan triliun,” katanya. (dry)