ASKARA - Untuk pertama kalinya dalam sejarah panjang Anugerah Jurnalistik Muhammad Hoesni Thamrin, panggung bergengsi para jurnalis ini tidak lagi bertempat di Balai Agung Pemprov DKI Jakarta. Di era kepemimpinan Gubernur Pramono Anung, tempat sakral itu kini tampaknya lebih cocok untuk rapat dinas dan acara yang tidak menyinggung "dual identitas organisasi."

Rumor beredar bahwa absennya Diskominfotik DKI dalam mendukung MHT Award 2025 diduga karena angin panas dualisme organisasi di tubuh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Namun, Ketua PWI Jaya Kesit Budi Handoyo membantah dengan tenang: “Solid itu bukan di mulut, tapi di kerja nyata.”

Kesit menegaskan bahwa PWI Jaya tetap satu, tidak terbagi dua, apalagi bercabang tiga. “Kalau ada yang bilang kami dualisme, mungkin itu cermin yang retak. Kami jelas, resmi, dan tetap bergerak,” ujar Kesit sambil tersenyum, Jumat (1/8).

Karena "ketidakhadiran anggaran cinta" dari Diskominfotik, acara MHT Award 2025 akhirnya pindah ke Auditorium RRI. Sebuah langkah realistis, mengingat Balai Kota mungkin sedang cleansing dari aroma politik organisasi.

Ketua panitia Indra Utama bahkan menyampaikan bahwa meski tak dapat anggaran, mereka dapat solidaritas sejati dari mitra swasta, BUMN, hingga tokoh-tokoh yang tidak alergi terhadap independensi pers. “Tahun ini tidak ada jamuan mewah, tapi ada jamuan kejujuran,” ujarnya.

Menariknya, tokoh-tokoh seperti Komeng dan Nico Siahaan justru hadir meriah, menggantikan absennya birokrat berjas. Ini membuat sebagian panitia berseloroh, “Mungkin yang dibutuhkan pers sekarang bukan pidato pejabat, tapi tawa segar dan semangat tanpa basa-basi.”

Tak lupa, teriakan “merdeka pers” bergema lebih lantang dari biasanya. Mungkin karena tahun ini tak ada pejabat yang harus dijaga perasaannya.

---

Catatan Redaksi:

Jika tahun depan Balai Kota masih menutup pintu, MHT Award kabarnya siap digelar di ruang publik, bahkan di pinggir trotoar, asal jurnalisme tetap hidup dan tak mudah dituding “bermasalah” hanya karena solid.