ASKARA-Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia sebagai bencana tahunan yang perlu ditangani secara sistemik dan lintas sektoral. Untuk itu,  anggota Komisi IV DPR, Firman Subagyo menawarkan solusi. Salah  satunya, legislator  Fraksi Partai Golkar ini  mendorong pembentukan lembaga khusus seperti IBAMA di Brasil.

"Tujuannya untuk memperkuat penegakan hukum dan perlindungan lingkungan hidup secara terintegrasi," kata Firman Subagyo pada Dialektika Demokrasi dengan tema; "Mendorong Penguatan Penanganan dan Pencegahan demi Menekan Penyebaran Karhutla", di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Dia mengibaratkan kebakaran hutan di Indonesia seperti Lebaran dan Tahun Baru, yang terjadi setiap tahun.  Fenomena itu menurut Firman sebagai konsekuensi logis Indonesia sebagai negara tropis dengan hutan  luas.

"Dengan demikian,  pendekatan penanganan karhutla tak cukup hanya mengandalkan pemadaman. Pencegahan sejak awal melalui perencanaan terpadu dan edukasi kepada masyarakat desa perlu diutamakan," tegas Firman.

Untuk itu,  menurutnya, dana desa bisa dimanfaatkan untuk mendukung pengamanan hutan melalui skema perhutanan sosial.

Dia melanjutkan fungsi pengawasan harus diperkuat. Masyarakat ujar Firman, perlu dilibatkan dan diedukasi. Sebab selama ini pihaknya melihat edukasi dalam mencegah kebakaran hutan minim. Akibatnya, mereka mudah diprovokasi oleh pelaku usaha yang membuka lahan dengan cara ilegal, termasuk membakar hutan.

Firman juga  menyinggung lemahnya penegakan hukum dalam kasus karhutla. Aparat penegak hukum, bahkan personel kehutanan, sering kali ragu menindak pelaku karena adanya keterlibatan oknum berseragam, baik sipil maupun militer hingga politisi daerah.

“Ketika saya kunjungan kerja ke lapangan, ada yang mengaku pelaku pembalakan liar disuruh oleh oknum berseragam. Ini problem struktural. Bagaimana mungkin polisi kehutanan berani bertindak kalau lawannya punya senjata dan kekuasaan politik?” tuturnya.

Firman juga mengkritisi  peran Badan Nsional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang dinilainya terlalu luas dan berat. Badan itu menurutnya juga menangani banjir, kebakaran hutan. Bahkan BNPB pun menangani  sawah yang  kebanjiran.

 "Ironisnya mereka tidak punya cukup alat, SDM, dan anggaran,” katanya.

Nah sebagai solusi atas semua problema tersebut, Firman   menawarkan pembentukan lembaga khusus seperti Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) di Brasil.  Lembaga ini dinilainya berhasil karena memiliki kewenangan penuh, otoritas penegakan hukum, dan dukungan anggaran serta teknologi canggih seperti helikopter dan sistem pemantauan digital.

“Kalau kita punya lembaga seperti IBAMA, ini bisa menjadi KPK-nya lingkungan hidup. Bukan hanya kuat secara hukum, tapi juga tanggap dan memiliki otot untuk bergerak cepat,” tegasnya lagi.

Pihaknya juga menyayangkan minimnya anggaran untuk sektor kehutanan. Ia menyebut alokasi anggaran tahunan masih di bawah Rp10 triliun, sementara tantangan yang dihadapi sangat besar.

“Kita ini negara pemilik hutan tropis nomor empat terbesar di dunia. Tapi peralatan semprotnya saja masih pakai mesin kecil. Helikopter pemadam kebakaran nyaris tidak ada. Bagaimana kita bisa respons cepat kalau semua serba terbatas?” ujarnya.

Menutup paparannya, Firman mendorong pemerintah untuk meningkatkan komitmen terhadap perlindungan hutan, memberikan dukungan penuh terhadap BNPB dan lembaga terkait, serta meninjau ulang regulasi yang memperbolehkan pembakaran lahan dalam batas tertentu.

“Kalau negara tidak hadir serius, jangan harap bisa hentikan kebakaran hutan. Dan ingat, ini bukan sekadar soal lingkungan, tapi soal masa depan generasi,” pungkas Firman Subagyo. (dry)