ASKARA - Nama Satria Arta Kumbara, mantan prajurit TNI Angkatan Laut, mendadak menjadi buah bibir nasional. Bukan karena prestasi militer atau jasa kemanusiaan, melainkan karena keterlibatannya sebagai tentara bayaran di Rusia dalam konflik berdarah melawan Ukraina. Keputusan yang disebut diambil karena alasan ekonomi itu berbuntut panjang: status kewarganegaraan Indonesia-nya dicabut, dan kini, dari medan perang, Satria memohon kepada pemerintah untuk bisa pulang.

Dari Gang Sempit Ambarawa Menuju Barisan Tempur Rusia

Satria besar di Kelurahan Kupang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Ia tumbuh di lingkungan padat yang tidak jauh dari jalur rel kereta api. Warga mengenalnya sebagai anak biasa, berteman baik, dan sejak kecil sudah memendam mimpi menjadi tentara. Ia menempuh pendidikan dari TK Virgo, SD Kupang 1, hingga STM Dr Cipto Ambarawa jurusan Teknik Mesin.

“Dia teman saya sejak kecil, kami sekolah bareng sampai STM. Cita-citanya memang jadi tentara,” ujar Bangun Prihanto, tetangga dan teman masa kecilnya.

Setelah lulus tahun 2005, Satria diterima sebagai prajurit TNI AL dan ditugaskan di Jakarta. Ia berdinas terakhir di Inspektorat Korps Marinir (Itkormar) di Cilandak, Jakarta Selatan, sebuah unit yang menangani pengawasan dan audit internal militer.

Namun segalanya berubah pada 13 Juni 2022. Ia dinyatakan desersi oleh TNI karena meninggalkan tugas tanpa izin dan tidak kembali. Pengadilan Militer II-8 Jakarta menjatuhkan vonis satu tahun penjara dan pemecatan tidak hormat. Namun sebelum menjalani hukuman, Satria sudah menghilang – dan muncul kembali sebagai tentara bersenjata di Rusia.

Bergabung ke Militer Asing, Kontrak Berujung Petaka

Menurut sumber militer dan keterangan dari Dinas Penerangan TNI AL, Satria diduga menandatangani kontrak langsung dengan Kementerian Pertahanan Rusia dan ikut bergabung sebagai tentara kontrak dalam konflik Rusia-Ukraina. Keputusan ini bertentangan dengan hukum Indonesia yang secara tegas melarang WNI bergabung dengan angkatan bersenjata negara asing tanpa persetujuan resmi.

"Serda Satria Arta Kumbara NRP 111026 telah meninggalkan dinas sejak Juni 2022 dan tidak kembali. Ia resmi diberhentikan secara tidak hormat,” tegas Laksma TNI I Made Wira Hady Arsanta Wardhana.

Aksinya menjadi perhatian dunia maya setelah unggahan videonya beredar di TikTok dan platform lain, memperlihatkan dirinya mengenakan seragam militer Rusia, memelihara kumis panjang, dan membawa senjata lengkap.

Permintaan Maaf dan Seruan Pulang dari Garis Depan

Dalam video berdurasi 2 menit yang diunggahnya, Satria menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto, Wapres Gibran Rakabuming Raka, dan Menlu Sugiono.

"Mohon izin Bapak. Saya ingin memohon maaf sebesar-besarnya apabila ketidaktahuan saya menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengakibatkan dicabutnya warga negara saya,” katanya lirih.

Ia mengklaim tidak pernah berniat mengkhianati Indonesia. Alasannya hanya satu: mencari penghidupan yang lebih baik. Ia menyatakan harapan agar pemerintah Indonesia membantunya pulang dan mengembalikan status kewarganegaraannya.

Langkah Tegas Pemerintah: Status WNI Dicabut

Menanggapi kasus ini, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa status Warga Negara Indonesia (WNI) milik Satria telah resmi dicabut berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, pasal 23 huruf D.

"Setiap WNI yang masuk dinas militer asing tanpa izin otomatis kehilangan kewarganegaraannya,” tegas Supratman.

Langkah hukum ini berarti bahwa Satria tidak lagi dilindungi oleh negara, tidak memiliki hak sebagai warga negara, dan status hukumnya tidak berada di bawah yurisdiksi konsuler RI. Satria kini dalam posisi stateless — tanpa negara — dan berada di zona konflik militer.

Dilema Hukum, Moral, dan Nasionalisme

Kasus Satria memunculkan perdebatan: apakah seseorang yang “keliru memilih jalan” masih berhak atas pengampunan dan pemulangan, atau harus menanggung akibat permanen dari keputusannya?

Pakar hukum internasional dari UI, Dr. M. Faisal Alhuda, mengatakan:

"Satria melanggar hukum nasional dan internasional. Tapi jika dia berniat kembali dan menjalani proses hukum, ada kemungkinan rekonsiliasi terbuka — meski sangat sulit dan panjang.”

Di sisi lain, sejumlah pengamat militer menyebut bahwa kasus ini mencerminkan rendahnya perhatian negara terhadap pembinaan pasca-dinas bagi prajurit muda yang keluar dari sistem militer.

Profil Singkat Satria Arta Kumbara

Nama Lengkap: Satria Arta Kumbara

Tempat Asal: Kelurahan Kupang, Ambarawa, Kab. Semarang

Pendidikan Terakhir: STM/SMK Dr Cipto Ambarawa, Teknik Mesin

Pangkat Militer Terakhir: Sersan Dua (Serda), TNI AL

Kasus Hukum: Desersi, Pemecatan Tidak Hormat, Status WNI Dicabut

Aktivitas Saat Ini: Tentara bayaran di Rusia, ikut konflik Ukraina

Permohonan: Ingin pulang ke Indonesia, minta status WNI dipulihkan

Jejak yang Membuka Luka Nasional

Kasus Satria Kumbara membuka luka baru dalam catatan pertahanan dan kewarganegaraan Indonesia. Bukan hanya tentang hukum dan patriotisme, tetapi juga tentang identitas, penghidupan, dan makna kembali ke rumah. Di medan perang yang asing, ia bukan hanya menghadapi peluru, tapi juga konsekuensi keputusan hidup yang tak bisa dibatalkan.

Satu hal yang jelas: dalam perang, tidak semua luka tampak di tubuh. Sebagian membekas dalam identitas yang hilang dan negara yang tak lagi memanggil namanya.