ASKARA - Tiga nyawa melayang. Seorang anak, seorang ibu, dan seorang aparat kepolisian. Semua itu bukan akibat bencana alam, bukan pula karena teror, melainkan karena kelalaian manusia, lebih tepatnya, kelalaian pemangku kekuasaan.

Apa yang terjadi di Garut, Jumat (18/7/2025), adalah ironi pahit dalam wajah kepemimpinan. Acara hiburan rakyat dalam rangka pernikahan putra Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Wakil Bupati Garut Putri Karlina berubah menjadi tragedi berdarah. Ribuan warga yang diundang “meramaikan” pesta, justru pulang dengan luka, sebagian tak pernah kembali sama sekali.

Di negeri ini, pejabat sering kali menganggap bahwa menghadirkan rakyat dalam jumlah besar adalah ukuran keberhasilan. Tapi mereka lupa satu hal penting, keselamatan. Panggung megah dan euforia massa tidak akan pernah bisa menutupi fakta bahwa acara tersebut gagal dikelola dengan aman dan profesional.

Anak delapan tahun tewas terinjak. Seorang ibu tua kehilangan napas dalam desak-desakan. Seorang polisi yang membantu warga malah meregang nyawa. Ini bukan kecelakaan, ini kelalaian kolektif, yang melibatkan panitia, protokoler daerah, hingga unsur keamanan.

Tragedi ini memperlihatkan bahwa di balik glamornya pesta pejabat, rakyat masih dianggap pelengkap layar belakang. Diundang untuk meramaikan, tapi tak disiapkan untuk dilindungi.

Pemerintah daerah harus belajar dari tragedi ini. Jangan pernah lagi mengundang rakyat jika belum siap melindungi mereka. Jangan menjadikan massa sebagai alat citra. Jika keselamatan rakyat bukan prioritas, maka tak ada bedanya antara pesta pejabat dan jebakan maut.

Kita menuntut pertanggungjawaban moral dan administratif dari Gubernur dan seluruh pihak terkait. Evaluasi menyeluruh, permintaan maaf terbuka, dan audit manajemen risiko acara harus dilakukan. Jangan sampai tragedi ini dikubur bersama tubuh korban, lalu dilupakan oleh riuhnya panggung kekuasaan berikutnya.

Karena dalam negara yang mengaku demokratis, pesta penguasa seharusnya tidak pernah dibayar dengan nyawa rakyat.