ASKARA - Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi siswa Sekolah Rakyat resmi dimulai secara serentak di 63 titik operasional di seluruh Indonesia, Senin (14/7). Program ini menandai dimulainya tahun ajaran baru 2025/2026 untuk sekolah berasrama gratis yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.

Pembentukan Sekolah Rakyat merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto sebagai respons terhadap masih tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan akses pendidikan di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat lebih dari 1 juta anak usia 5 - 17 tahun yang terpaksa bekerja pada 2023, setara dengan 1,72% dari total anak-anak Indonesia. Sekolah Rakyat hadir sebagai strategi terintegrasi pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan, melalui pendekatan pendidikan penuh waktu, berasrama, dan berbasis karakter.

“Inilah gagasan Pak Presiden untuk memastikan bahwa anak-anak dari keluarga tidak mampu mendapat akses pendidikan berkualitas dan menyeluruh. Semua yang kita lakukan ini adalah wujud dari arahan beliau,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Kamis (17/4/2025).

6.130 Siswa Mulai MPLS Serentak di 63 Titik

Sebanyak 256 rombongan belajar (rombel) telah memulai MPLS, terdiri dari jenjang SD (3 rombel), SMP (112 rombel), dan SMA (141 rombel), dengan jumlah siswa mencapai 6.130 anak. MPLS Sekolah Rakyat tahun ini dilaksanakan di 63 titik, mencakup 13 lokasi di Sumatera, 34 di Jawa, 3 di Bali dan Nusa Tenggara, 2 di Kalimantan, 8 di Sulawesi, 2 di Maluku, dan 1 di Papua.

“Semua murid ditanggung negara. Mulai dari makan, permakanan, seragam, alat-alat sekolah, hingga kebutuhan lain. Mereka tidak boleh bekerja karena akan belajar penuh waktu,” tegas Gus Ipul.

MPLS Disesuaikan dengan Sistem Sekolah Berasrama

Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikdasmen, Rusprita Putri Utami, mengatakan bahwa panduan MPLS dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memang hanya ditujukan bagi sekolah formal di bawah naungan kementerian tersebut. Namun, panduan tersebut telah diminta oleh Kemensos untuk dijadikan rujukan bagi Sekolah Rakyat dengan sejumlah penyesuaian.

“Kalau boarding school pasti lebih kompleks. Mereka harus dikenalkan bukan hanya pada sekolah, tapi juga kehidupan di asrama yang sifatnya 24 jam,” jelas Rusprita.

Selama MPLS, siswa juga menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh, pemetaan bakat (talent mapping), serta asesmen kompetensi dasar dan literasi digital.

Fasilitas Lengkap dan Pendidikan 24 Jam

Sekolah Rakyat menawarkan pendidikan gratis berasrama dengan sistem pembelajaran penuh waktu. Kurikulumnya sedang dimatangkan oleh Kemensos, bekerja sama dengan Kemendikdasmen dan Kemenag. Model ini menggabungkan kurikulum formal nasional, pendidikan karakter, dan pembinaan nilai-nilai agama.

“Ini sekolah formal dengan kurikulum formal plus-plus, dan karakter. Karena pendidikannya 24 jam,” ucap Gus Ipul.

Para siswa menerima 8 setel seragam, terdiri dari jas almamater, seragam pesiar, batik identitas, jas laboratorium, seragam olahraga, Pramuka, dan lainnya. Mereka juga mendapatkan laptop, perlengkapan sekolah lengkap, makanan bergizi 3 kali sehari plus 2 kali camilan, serta tinggal di asrama yang layak dan nyaman.

Khusus Anak dari Keluarga Tak Mampu

Program Sekolah Rakyat ditujukan bagi anak-anak dari keluarga yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya yang masuk dalam desil 1 dan 2. Prioritas diberikan kepada anak yang belum pernah bersekolah atau putus sekolah.

“Kalau IQ belum mencukupi standar sekolah lain, tidak masalah. Yang penting diberi kesempatan. Mereka dikasih gizi dulu, lalu dididik,” kata Gus Ipul.

Setiap calon siswa harus melalui survei lapangan dan seleksi administrasi serta kesehatan, guna memastikan bahwa mereka memenuhi kriteria penerima manfaat Sekolah Rakyat.

Langkah Strategis Pengentasan Kemiskinan

Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) No 8 Tahun 2025 sebagai upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Sekolah ini tak hanya mengemban fungsi pendidikan, tetapi juga menjadi ruang intervensi negara dalam membina karakter dan potensi anak-anak dari keluarga rentan.

Dengan kombinasi pendidikan formal, karakter, dan spiritual, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi sarana transformasi sosial yang menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul dan merdeka secara ekonomi.