ASKARA – Pemerintah terus mendorong sektor ekonomi kreatif sebagai mesin penggerak pertumbuhan nasional. Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) resmi mengusulkan anggaran sebesar Rp2,34 triliun untuk tahun 2026, dengan target ambisius: mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) ekraf hingga 6,12% dan menciptakan 27,66 juta lapangan kerja di sektor ini.

Anggaran tersebut disiapkan untuk memperkuat ekosistem tujuh subsektor kreatif unggulan seperti kuliner, kriya, fesyen, aplikasi, gim, musik, serta film, animasi dan video. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menegaskan bahwa pengembangan subsektor ini akan didasarkan pada potensi pertumbuhan dan tren global yang terus bergerak dinamis.

“Fokus kami adalah memastikan ekonomi kreatif tumbuh dari akar rumput, dimulai dari daerah. Kami sangat membutuhkan dukungan DPR RI untuk mengakselerasi strategi ini melalui usulan tambahan anggaran 2026,” ujar Menteri Riefky dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu (9/7/2025).

Dalam kesempatan itu, Menteri Ekraf juga menjelaskan bahwa anggaran tersebut tidak hanya ditujukan untuk program-program reguler, melainkan sebagai langkah konkret mewujudkan poin ketiga dari Asta Cita Presiden Prabowo: memperluas lapangan kerja, mendukung kewirausahaan, dan memperkuat industri kreatif sebagai kekuatan ekonomi nasional.

Kemenekraf telah menyusun strategi menyeluruh yang mencakup penguatan ekosistem kekayaan intelektual, akselerasi ekspor produk kreatif, pengembangan ekraf di 15 provinsi prioritas, hingga kolaborasi antar sektor untuk membangun rantai pasok yang saling terhubung. "Kami juga akan fokus pada pengembangan produk ekraf yang bersifat intangible, yang saat ini memiliki potensi ekspor sangat tinggi," ujar Menteri Riefky.

Paparan tersebut disambut positif oleh Pimpinan Rapat, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo. Legislator yang akrab disapa Saras itu menyatakan bahwa Komisi VII DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran, dengan catatan Kemenparekraf harus segera menyerahkan data pendukung yang lebih rinci. “Kami dorong Kemenparekraf untuk segera melakukan pelatihan SDM berbasis teknologi seperti Artificial Intelligence (AI), khususnya untuk subsektor digital. Ini penting agar para pelaku ekraf memiliki daya saing tinggi di era industri kreatif digital global,” ujar Saras dalam penutupan rapat.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan potensi lokal dalam membangun ekosistem ekraf berbasis budaya. Saras memberi contoh bagaimana banyak animator Indonesia telah mendapatkan pengakuan internasional. “Kementerian Ekraf harus lebih giat memberikan ruang bagi pegiat ekraf daerah dan mengembangkan program penghargaan bagi mereka yang berkontribusi di panggung dunia.”

Rapat kerja ini turut dihadiri oleh Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay, Wakil Ketua Lamhot Sinaga, serta seluruh anggota Komisi VII. Dari pihak Kemenparekraf, hadir pula para pejabat eselon 1 dan 2 sebagai bentuk komitmen penuh terhadap pengembangan sektor ekonomi kreatif nasional ke depan.