ASKARA - Di negeri lain, menteri tersandung isu langsung mundur dengan penuh tanggung jawab. Di sini, drama klasik kembali diputar: klarifikasi panjang, bantahan penuh gaya, sambil berharap rakyat memaklumi "kekhilafan" yang seolah tidak sengaja. Apalagi, surat sudah e-ttd, lengkap dengan QR code yang bisa menelanjangi siapa dalang di balik lembaran itu. Rakyat? Disuguhi sinetron murahan.

Surat resmi untuk mendampingi istri menteri ke Eropa mendadak viral. Publik heboh. Lantas, jawaban klise pun muncul: "Saya tidak tahu-menahu, saya tidak pernah minta dibuatkan surat itu." Klise yang rasanya sudah basi, tapi tetap saja selalu laku dijual pada rakyat yang dianggap gampang dikibuli.

Coba kita cermati logika sederhana ini: bagaimana mungkin staf kementerian bisa tahu detail tujuan, kota, tanggal, bahkan durasi kunjungan jika tidak ada perintah? Apa mereka paranormal dadakan? Atau mereka punya wahyu khusus yang turun di malam Jumat?

Surat itu sudah pakai tanda tangan elektronik (TTE), yang menurut UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 dan revisinya (UU Nomor 19 Tahun 2016), sah dan punya kekuatan hukum sama dengan tanda tangan basah. Jadi, bukan sekadar coretan digital iseng. Ada QR code, ada metadata, ada jejak digital yang bisa ditelusuri kapan dibuat, siapa yang membuat, siapa yang menyetujui. Semuanya terang benderang.

Kalau memang tidak merasa meminta, kenapa tidak langsung tuntut balik pembuat surat? Buka saja log sistem TTE, panggil semua saksi. Tapi biasanya, ketika sudah ketahuan, opsi "ngeles" dijadikan seni tingkat tinggi. Sampai rakyat pun harus pakai mikroskop untuk cari di mana logika warasnya.

Di negara lain, kalau sudah ada skandal begini, menteri langsung mundur. Bahkan sebelum wartawan sempat menyalakan kamera. Tapi di sini? Klarifikasi dulu, kemudian bantah sekuat tenaga, lalu lempar ke staf, lalu berharap publik melupakan dan move on. Lengkap dengan bumbu: "Harap dimaklumi, kita manusia tempat salah."

Ironis, ASN (Aparatur Sipil Negara) yang tiap hari dicaci sebagai "robot birokrasi" justru dijadikan kambing hitam. Kalau bikin surat tanpa perintah, mereka disebut sok tahu. Kalau tidak bikin surat, bisa dicap tidak sigap. Dan akhirnya mereka berakhir di panci rebusan tanggung jawab palsu.

Masa iya staf kementerian tahu sampai detail itinerary istri menteri: mau ke mana, tanggal berapa, acara apa, dan siapa yang harus mendampingi? Itu kan bukan surat izin karyawan beli bakso di kantin belakang. Ini surat resmi yang pakai kop kementerian, tertulis jelas, dengan tanda tangan elektronik yang bisa dipindai.

Lucu sekali kalau kita disuruh percaya ini murni inisiatif staf. Karena dalam birokrasi, siapa yang memerintah, siapa yang menyetujui, siapa yang mengeksekusi semua tercatat. Justru kalau sampai ada surat palsu, mestinya menteri sebagai pimpinan tertinggi malu setengah mati. Tapi di sini, alih-alih mundur, malah memilih bersandiwara panjang.

Yang lebih lucu lagi, ada pernyataan "kami tidak pernah minta dibuatkan surat itu." Kalau begitu, staff siapa yang terlalu kreatif hingga sanggup merancang, mendesain, menandatangani, dan mengirim surat demi agenda jalan-jalan istri atasan? Kalau bukan diperintah, apa harus kita tepuk tangan untuk inisiatif yang konon "spontan"?

Dan kalau benar staf yang keliru, mengapa tidak segera diproses hukum? Sebab dalam sistem TTE, siapa pun yang tanda tangan pasti tercatat. Tidak bisa pura-pura lupa, tidak bisa pura-pura tidak tahu. Seolah-olah kita semua hidup di zaman batu tanpa jejak digital.

Seakan tidak cukup, publik disuguhi drama sambil disuruh maklum. "Oh, ini khilaf. Oh, ini miskomunikasi." Kalau menteri luar negeri lain bisa mundur gara-gara skandal kecil, di sini kita harus menunggu drama tuntas sambil menyeruput kopi.

Sampai kapan kita mau disuguhi pertunjukan semacam ini? Sampai kapan publik dianggap amnesia kolektif yang bisa dikibuli dengan klarifikasi setengah hati?

Mungkin benar, rakyat kita sangat pemaaf. Tapi ingat, pemaaf bukan berarti bodoh.

Kalau benar tidak salah, silakan tuntut pembuat surat. Kalau benar itu fitnah, bersihkan nama baik. Kalau ternyata benar diskenario dari dalam, ya ngaku sajalah. Lebih terhormat di mata publik daripada terus bermain drama panjang.

Apakah staf akan kembali jadi kambing hitam? Apakah publik akan kembali dituntut untuk "memaklumi"?

Mungkin kita memang bangsa yang hebat dalam berempati, tapi jangan jadikan itu alasan untuk terus dibohongi. Karena di balik surat dan klarifikasi ini, bukan hanya harga diri birokrasi yang dipertaruhkan, tapi juga akal sehat kita bersama.

Dan satu hal lagi: jangan remehkan kekuatan TTE. Di era digital, jejak lebih jujur daripada ucapan manusia yang mudah berkelit.

Klarifikasi boleh, bantahan sah-sah saja. Tapi tolong, jangan insult intelligence rakyat. Kita sudah terlalu sering disuguhi sandiwara, sampai tidak tahu lagi mana sinetron, mana realita.

Selamat menikmati drama episode terbaru: "Surat Eropa, Klarifikasi, dan Kambing Hitam". Kita lihat siapa yang paling luwes berakting. (Dwi Taufan Hidayat)