ASKARA-Polri  dibawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo mampu menerjemahkan visi Presiden Prabowo Subianto secara nyata. Selain melaksanakan tugasnya  melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat serta penegakan hukum, korps baju coklat ikut membangun sektor ketahanan pangan.

Demikian penilaian Anggota Komisi III DPR Rudianto Lalo nggota Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, dalam acara diskusi dialektika bertajuk ‘Tranformasi Polri menuju Presisi: Menjadi Harapan Masyarakat’, di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (3/7/2025).

Dia mengapresiasi kinerja Polri yang menurutnya semakin menunjukkan peran aktif dan progresif dalam melayani masyarakat. Polisi, kata Rudianto, tidak hanya menjalankan fungsi konstitusional sebagai alat negara dalam bidang keamanan, tetapi juga telah menjelma menjadi institusi yang turut berperan dalam kesejahteraan rakyat.

Secara ketatanegaraan dan konstitusi,  ujarnya, telah menetapkan posisi Polri dalam Pasal 30 Ayat 4 UUD 1945, sebagai alat negara yang bertugas melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat serta penegakan hukum.

“Namun, sejak adanya TAP MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000, Polri memiliki peran yang lebih luas, yakni berjiwa sipil dan berkarakter kerakyatan. Semangat tersebut benar-benar dijalankan di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, terutama di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, telah mampu menerjemahkan visi presiden secara konkret, salah satunya dalam sektor ketahanan pangan,” kata legislator Partai Nasdem  dari Dapil Sulawesi Selatan ini.

Rudianto mengatakan salah satu bukti keterlibatan Polri dalam sektor ketahanan pangan  yakni dalam penanaman jagung yang berhasil menembus angka produksi 2,5 juta ton pada kuartal kedua. Langkah ini katanya, merupakan pendekatan material yang dilakukan oleh Polri dalam upaya ikut menyejahterakan rakyat.

Selain itu, kontribusi lainnya dia melanjutkan Polri juga berperan  dalam menjembatani persoalan perburuhan, termasuk saat terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Polri kini juga hadir bukan hanya untuk menengahi konflik hukum, tetapi juga menjadi fasilitator antara buruh dan pengusaha. Ini hal yang belum pernah kita lihat di masa-masa sebelumnya,” imbuhnya.

Tak hanya itu, Rudianto mengakui bahwa Polri merupakan mitra kerja yang paling responsif di Komisi III DPR RI. Saat ada aduan masyarakat, baik terhadap Kapolres maupun Kapolda, institusi kepolisian selalu cepat tanggap.

“Inilah yang patut diapresiasi. Tapi tentu, kita tetap mendorong agar jika ada oknum (Polri,red) menyimpang, segera ditindak tegas. Jangan dibiarkan karena bisa mencoreng nama institusi secara keseluruhan,”  kata Rudianto. (dry)